KEMITRAAN adalah lembaga independen yang memfasilitasi reformasi tata kelola pemerintahan kolaboratif untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, dengan melibatkan berbagai pihak (pemerintah, aktor politik, masyarakat sipil, dan sektor swasta). Dalam prosesnya, unruk memastikan pembangunan tidak merugikan salah satu pihak (no one left behind), maka KEMITRAAN dalam setiap kerja-kerjanya mengarusutamakan prinsip inklusivitas, anti-korupsi, hak asasi manusia (HAM), dan kesetaraan gender.

Kami mencita-citakan Indonesia yang adil, demokratis, dan sejahtera yang dibangun di atas prinsip dan praktik tata kelola yang baik secara berkelanjutan. Kami percaya itu semua dapat tercapai dengan mendorong dan melembagakan prinsip tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dengan melibatkan semua pihak (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lainnya). Khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan untuk memperkuat demokrasi, ketahanan iklim, keamanan dan keadilan, serta tata kelola ekonomi dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih adil, transparan, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Proses ini menekankan pentingnya sinergi seluruh aktor untuk menyelesaikan masalah kompleks yang dihadapi bersama. Karena itu kami juga berkomitmen memperkuat kapasitas organisasi sebagai lembaga terpercaya yang membantu dan memperkuat kelompok masyarakat sipil lokal dan regional serta sektor swasta dalam mendorong dan melembagakan praktik tata kelola yang baik di Indonesia dan di daerah.

PENDEKATAN

Kami

KEMITRAAN memiliki strategi capacity from within, pressure frow without.
Capacity from within: Dalam melakukan kerja-kerjanya KEMITRAAN memiliki pendekatan peningkatan terhadap actor tata kelola, yakni meningkatkan kapasitas pemerintah, dari level nasional hingga pemerintahan terkecil yakni desa, dan juga peningkatan kapasitas Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), kelompok serta komunitas dampingan berbasis kebutuhan. 

Pressure from outside: Dalam melakukan advokasi, KEMITRAAN menginisiasi koalisi dan juga terlibat aktif menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah dapat berjalan sesuai prinsip inklusif, anti-korupsi, menjunjung tinggi HAM dan juga mengarusutamakan perspektif gender.

KEMITRAAN juga aktif melakukan kajian-kajian strategis untuk menemukan alternatif solusi terhadap persoalan tata kelola yang sedang dihadapi, sehingga apa yang menjadi usulan serta rekomendasi didasarkan pada bukti (evidence base).

Garis Waktu Mengawal

Proses Transformasi

INDONESIA

Becoming a Governance Project After the First Free and Fair Democratic Election

The Partnership for Governance Reform, or KEMITRAAN, was founded in 2000..

1999-2000

2000-2003

Participate in the Establishment and Strengthening of the Corruption Eradication Commission (KPK)

KEMITRAAN played a crucial role in supporting the development of legislation to establish the KPK..

Becoming an Independent Legal Entity in Indonesia

In 2003, KEMITRAAN became an independent legal entity registered as a Non-Profit Civil Partnership..

2003

2016

Received International Accreditation from the Adaptation Fund

In March 2016, KEMITRAAN received international accreditation from the Adaptation Fund..

Officially Becomes an Accredited Partner of the Green Climate Fund

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP..

2020