Beranda / Publication

USAID INTEGRITAS

Ilustrasi

Welcome to USAID INTEGRITAS

The USAID Indonesia Integrity Initiative (USAID INTEGRITAS) is a five-year, $10 million program implemented by KEMITRAAN in partnership with Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International-Indonesia (TI-I), and the Basel Institute on Governance. The program works closely with the Government of Indonesia (GoI) agencies, the private sector, and civil society at the national level and in five provinces.

USAID INTEGRITAS supports the GoI in its corruption prevention efforts through enhancing civic engagement and strengthening a culture of integrity for both the public and private sectors.

ABOUT THE PROGRAM

Background

Every year, corruption diverts millions of dollars away from public spending and into the pockets of private individuals, and accelerates environmental degradation and biodiversity loss. The United States and Indonesia are working together to prevent corruption by enhancing public oversight, expanding civic engagement, and strengthening integrity in the public and private sectors.

Goals

The goal of the USAID INTEGRITAS is to support the GoI in its corruption prevention efforts through enhancing civic engagement and strengthening a culture of integrity for both the public and private sectors. USAID INTEGRITAS seeks to enhance Indonesian civil society capacity and role to more effectively partner with and support key GoI oversight institutions, while simultaneously ensuring sufficient preventative and oversight mechanisms are in place in the public and private sector. The activity will cooperate and work with government and non-government key actors to achieve this goal.

WORKING AREA

The program works closely with the Government of Indonesia (GoI) agencies, and the private sector, and civil society at the national level and in five of USAID’s priority provinces:

  • DKI Jakarta
  • North Sumatra
  • South Sulawesi
  • East Java
  • East Nusa Tenggara
Wilayah kerja USAID INTEGRITAS

WHAT WE DO

Our Focus

USAID INTEGRITAS focuses on identifying, preventing, and managing Conflicts of Interest (CoI) in licensing and procurement related to natural resources.

Program activities engage with GoI institutions and state-owned enterprises and enhance awareness and oversight from the private and public sectors.

Enhanching Policies and Practices That Reduce Conflicts of Interest

Enhanced Prevention Mechanisms

Providing technical assistance to GoI agencies on CoI policy frameworks and implementation, supported by new tools to identify CoI and public awareness campaigns that address the public participation in corruption.

Private Sector Engagement

Enhancing private sector integrity and anti-corruption engagement through collective action, enhanced capacity to implement anti-corruption safeguards, and increased dialogue with GoI and civil society organizations.

Political and Campaign Finance

Enhancing political transparency through new information technology tools, monitoring, and advocacy to increase state subsidies and reporting obligations.

Improving Public Education, Awareness, and Participation


Avenues and Mechanisms for Public Oversight

Improving public access to information, enhancing citizen oversight, and strengthening public demands for accountability.

Enhancing Public Participation 

Enhancing the participation of key communities through formal and informal anti-corruption education, efforts to motivate public participation and engagement, and mechanisms to encourage reporting.

This blog is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of the Partnership for Governance Reform and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.”

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.