Sebagai lembaga yang fokus mendorong tata kelola pemerintahan di Indonesia, KEMITRAAN secara konsisten mengukur kinerja aktor tata kelola pemerintahan di daerah. Ukuran kinerja memungkinkan para pihak melakukan pembenahan dan perbaikan kinerjanya berbasis data dan fakta.
Diawali tahun 2007-2008 melalui Indonesia Governance Indeks (IGI), KEMITRAAN melihat sejauh mana aktor tata kelola yang terdiri dari Pejabat Politik, Birokrasi, Masyarakat Sipil dan Masyarakat Ekonomi berinteraksi satu sama lain untuk mempengaruhi kualitas pembangunan dan pelayanan publik daerah.
Tahun 2017 melalui pengembangan dari IGI, KEMITRAAN melakukan asesmen untuk melihat kesiapan tata kelola daerah dalam menghadapi perubahan iklim melalui Climate Change Governance Assessment (CCGA). Wilayah penelitian dirumuskan untuk melihat keterwakilan daerah dengan tipologi beragam, dari wilayah pesisir, hutan dan pertanian, lahan gambut, hingga urban. Salah satu kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa daerah belum terlalu fokus mempersiapkan masyarakatnya menghadapi dampak perubahan iklim. Kebijakan pusat terkait dengan mitigasi dan adaptasi juga tidak sepenuhnya dipahami oleh daerah, sehingga mereka melakukan perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan dampak iklim
Sebagai satuan pemerintahan, Pemda memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan warga dan wilayahnya tidak mengalami kerugian signifikan dari dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, daerah perlu mempersiapkan masyarakat dan infrastruktur yang tahan (resilient) untuk mampu beradaptasi dari proses perubahan iklim yang terus berjalan.
Untuk melihat sejauh mana kesiapan daerah, KEMITRAAN melalui dukungan dari International Development Research Center (IDRC), Kanada dan Oak Foundation melakukan penelitian IGIKetahanan Iklim di empat provinsi dan lima kabupaten/kota. IGI-Ketahanan Iklim menjadi kajian terbaru, sekaligus menunjukkan komitmen KEMITRAAN berkontribusi dalam memberikan fakta dan komprehensif data berkaitan dengan tata kelola di Indonesia, terutama dikaitkan dengan tantangan terbaru, yang mungkin tidak ada dalam diskusi-diskusi publik di awal reformasi
