Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) and Indigenous Peoples Specialist – EnABLE

I. Informasi Posisi
Posisi : Konsultan - Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) and Indigenous Peoples Specialist
Proyek : EnABLE
Durasi Pekerjaan : 60 hari (12 bulan dengan kemungkinan perpanjangan)
Penyelia : Koordinator Proyek - EnABLE

II. Konteks Organisasi
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (KEMITRAAN) adalah organisasi multi-pemangku kepentingan yang didirikan untuk mendorong reformasi tata kelola. Organisasi ini bekerja sama dengan lembaga pemerintah, CSO, sektor swasta, dan mitra pembangunan internasional di Indonesia untuk mewujudkan reformasi di tingkat nasional dan daerah. KEMITRAAN membangun hubungan penting antara semua tingkatan pemerintah dan masyarakat sipil untuk secara berkelanjutan mendorong tata kelola yang baik di Indonesia.

Sejak didirikan pada tahun 2000, KEMITRAAN telah membangun berbagai jaringan multi-pemangku kepentingan di semua tingkatan. Kami bekerja sama dengan pemerintah dalam mengarusutamakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pembuatan kebijakan publik, implementasi, dan fase monitoring dengan pendekatan evidence-based.

Fase kedua dari Proyek Enhancing Access to Benefits while Lowering Emissions (EnABLE) berupaya untuk meningkatkan inklusi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan kurang beruntung dalam Emission Reduction Program (ERP) Kalimantan Timur dengan meningkatkan kesadaran dan akses terhadap manfaat karbon dan non-karbon. Berdasarkan pelajaran dari tahap pertama, Kemitraan akan melaksanakan intervensi strategis untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inklusi sosial di bawah Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) sejalan dengan Benefit Sharing Plan.

Untuk melaksanakan proyek ini, Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) and Indigenous Peoples Specialist akan dilibatkan untuk memastikan partisipasi dan inklusi yang bermakna dari perempuan, kelompok terpinggirkan, dan masyarakat adat. Tujuan ini akan dicapai melalui pengembangan dan pelaksanaan strategi gender dan inklusi sosial, penyediaan bantuan teknis kepada pemangku kepentingan proyek, dan fasilitasi inisiatif pengembangan kapasitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan di antara masyarakat sasaran.

Selain arahan strategis, GEDSI-IP Specialist akan memainkan peran penting dalam memantau dan mengevaluasi dampak proyek terhadap kelompok terpinggirkan, memastikan bahwa prinsip-prinsip gender dan inklusi sosial terintegrasi secara efektif ke dalam kegiatan proyek. Konsultan akan bekerja sama dengan organisasi lokal, lembaga pemerintah, dan perwakilan masyarakat untuk membuat kebijakan dan praktik inklusif yang memberdayakan perempuan dan masyarakat adat. Lebih jauh, peran tersebut mencakup advokasi untuk pengakuan hak-hak masyarakat adat dan pengetahuan tradisional dalam pengelolaan hutan berkelanjutan dan strategi pengurangan emisi, yang memperkuat manfaat jangka panjang dari partisipasi yang adil dalam inisiatif keuangan iklim.

III. Hasil Akhir
 Strategi dan kerangka kerja implementasi inklusi sosial dan gender.
 Modul perencanaan berbasis masyarakat yang memadukan perspektif gender dan masyarakat adat.
 Materi komunikasi inklusif untuk masyarakat terpinggirkan.
 Lokakarya peningkatan kapasitas dan sesi ToT untuk CSO dan fasilitator lokal.
 Laporan yang melacak tingkat keterlibatan kelompok terpinggirkan dan masyarakat adat.
 Materi berbagi pengetahuan tentang praktik terbaik dan pelajaran yang dipetik.

IV. Kualifikasi
Pendidikan:
 Gelar Magister (atau setara) dalam Studi Gender, Antropologi, Sosiologi, Pengembangan Sosial, Studi Lingkungan, Pengembangan Internasional, atau bidang terkait.
 Gelar Sarjana dengan pengalaman lapangan yang luas dapat dipertimbangkan.
 Kursus akademis atau sertifikasi dalam studi gender, inklusi sosial, atau hak-hak masyarakat adat lebih disukai.

Pengalaman :
 Minimal 5 tahun pengalaman bekerja di bidang kesetaraan gender, inklusi sosial, dan proyek pemberdayaan masyarakat adat.
 Pengalaman bekerja di Kalimantan Timur dan pemahaman mendalam tentang dinamika lokal akan menjadi nilai tambah.
 Pemahaman terhadap kerangka kebijakan lokal dan nasional terkait kesetaraan gender dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.
 Kemahiran dalam metodologi M&E untuk melacak pengaruh GEDSI.

Untuk melamar posisi ini, silakan kirimkan CV dan dokumen pendukung lainnya sesuai persyaratan melalui tautan berikut https://hris.kemitraan.or.id/kemitraan-recruitment-form/ paling lambat tanggal 12 Maret 2025. Hanya kandidat terpilih yang akan dihubungi.

Informasi lebih lanjut mengenai posisi ini dapat diakses di sini: TOR GEDSI-IP Specialist - EnABLE.

Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali