Community and Development Specialist – EnABLE

I. Informasi Posisi
Posisi : Konsultan - Community and Development Specialist
Proyek : EnABLE
Durasi Pekerjaan : 120 hari (12 bulan dengan kemungkinan perpanjangan)
Penyelia : Koordinator Proyek - EnABLE

II. Konteks Organisasi
Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (KEMITRAAN) adalah organisasi multi-pemangku kepentingan yang didirikan untuk mendorong reformasi tata kelola. Organisasi ini bekerja sama dengan lembaga pemerintah, CSO, sektor swasta, dan mitra pembangunan internasional di Indonesia untuk mewujudkan reformasi di tingkat nasional dan daerah. KEMITRAAN membangun hubungan penting antara semua tingkatan pemerintah dan masyarakat sipil untuk secara berkelanjutan mendorong tata kelola yang baik di Indonesia.

Sejak didirikan pada tahun 2000, KEMITRAAN telah membangun berbagai jaringan multi-pemangku kepentingan di semua tingkatan. Kami bekerja sama dengan pemerintah dalam mengarusutamakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pembuatan kebijakan publik, implementasi, dan fase monitoring dengan pendekatan evidence-based.

Fase kedua dari Proyek Enhancing Access to Benefits while Lowering Emissions (EnABLE) berupaya untuk meningkatkan inklusi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan kurang beruntung dalam Emission Reduction Program (ERP) Kalimantan Timur dengan meningkatkan kesadaran dan akses terhadap manfaat karbon dan non-karbon. Berdasarkan pelajaran dari tahap pertama, Kemitraan akan melaksanakan intervensi strategis untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inklusi sosial di bawah Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) sejalan dengan Benefit Sharing Plan.

Community and Development Specialist akan dipekerjakan untuk merancang dan mengimplementasikan strategi yang memperkuat keterlibatan masyarakat dan pengembangan kapasitas untuk mata pencaharian rendah karbon di Kalimantan Timur. Bekerja sama dengan kelompok-kelompok terpinggirkan, termasuk masyarakat adat dan perempuan, spesialis tersebut akan mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan dan peluang pendapatan alternatif. Mereka juga akan menilai dan mengembangkan inisiatif ekonomi rendah karbon yang layak yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan Emission Reduction Program (ERP) di bawah Forest Carbon Partnership Facility (FCPF).

Community and Development Specialist tersebut juga akan merancang dan mengimplementasikan program pelatihan untuk CSO, LSM, dan kelompok masyarakat setempat untuk memperkuat kapasitas mereka dalam pengembangan proposal dan mengamankan pendanaan untuk proyek-proyek berkelanjutan. Melalui kemitraan lintas sektor dan kolaborasi dengan para ahli dalam keuangan berkelanjutan, perencanaan desa, dan tata kelola lingkungan, spesialis tersebut akan membantu menciptakan model bisnis yang memaksimalkan manfaat karbon dan memastikan distribusi sumber daya yang adil. Tujuannya adalah untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan jangka panjang sambil meningkatkan mata pencaharian lokal melalui partisipasi aktif dalam inisiatif iklim.

III. Hasil Akhir
 Modul pelatihan dan manual komprehensif untuk pengembangan proposal yang selaras dengan ERP.
 Serangkaian opsi mata pencaharian rendah karbon yang layak dan disesuaikan dengan konteks lokal.
 Lokakarya peningkatan kapasitas dan sesi ToT yang diselenggarakan untuk staf proyek, LSM lokal, dan kelompok masyarakat.
 Mengembangkan dan menyetujui proposal proyek dari masyarakat desa yang selaras dengan skema pendanaan ERP.
 Laporan tentang penilaian kapasitas CSO dan evaluasi dampak pelatihan.
 Dokumen strategi yang menguraikan pendekatan keterlibatan masyarakat dan mata pencaharian rendah karbon.

IV. Kualifikasi
Pendidikan: Gelar Sarjana dalam Pengembangan Masyarakat, Ilmu Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan, Ilmu Sosial, Pertanian, Kehutanan, atau Manajemen Sumber Daya Alam. (Gelar Magister lebih disukai tetapi tidak wajib.)

Pengalaman :
 Minimal 5 tahun pengalaman dalam perencanaan komunikasi strategis dalam program pembangunan internasional, lingkungan, atau sosial.
 Pengalaman bekerja di Kalimantan Timur dan pemahaman mendalam tentang dinamika lokal akan menjadi nilai tambah.
 Pengalaman dalam memfasilitasi inisiatif pengembangan kapasitas untuk masyarakat, LSM, atau organisasi pemerintah.
 Pengalaman dalam mempromosikan praktik rendah karbon atau berkelanjutan di masyarakat.

Untuk melamar posisi ini, silakan kirimkan CV dan dokumen pendukung lainnya sesuai persyaratan melalui tautan berikut https://hris.kemitraan.or.id/kemitraan-recruitment-form/ paling lambat tanggal 12 Maret 2025. Hanya kandidat terpilih yang akan dihubungi.

Informasi lebih lanjut mengenai posisi ini dapat diakses di sini: TOR Community and Development Specialist - EnABLE.

Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali