Admin and Finance Assistant – EnABLE Project

I. Position Information 

Job Title                    : Admin and Finance Assistant – EnABLE (4 positions)                     

Location   : Samarinda/Paser/Kutai Barat/Penajam Paser Utara  

Duration of Contract : 12 months (with possibility to extend)

Direct Supervisor      : Finance Manager EnABLE 

 II. Project Context 

The Partnership for Governance Reform (KEMITRAAN) is the selected Implementing Agency for EnABLE Phase-II. KEMITRAAN will be responsible to manage and implement the Project throughout the project cycle and liaise with the key stakeholders in project implementation. In ensuring the effectiveness implementation of the Project, KEMITRAAN will form a quality Project Management Unit that will manage the day to day implementation and monitoring-evaluation of the Project. To carry out the expected development objectives and outputs above, KEMITRAAN will recruit Project Officers that will lead and coordinate the project implementation at the subnational and community level.

In ensuring effective implementation of the Project, KEMITRAAN therefore is seeking for a potential Admin and Finance Assistant that is capable to help with the technical implementation of the project The Admin and Finance Assistant will be based on site (Project location’s administrative areas) and will work closely with Project Coordinator, Project Officer, Finance Manager, Finance and Grant Manager at the HQ office, Procurement Officer, Monitoring, Evaluation and Learning Manager, Monitoring, Evaluation and Learning Officer, Consultants /Experts, and other staffs within KEMITRAAN’s office.

 III. Functions / Key Results Expected 

Summary Key function and results Expected:

·       Administration and implementation of the project activities 

·       Administration of reports, correspondence and related documents 

·       Management of travel and meeting arrangement 

·       Procurement and logistical services 

·       Support to administration of budgets and cost-recovery system 

·       Payment, receiving and bank account management  

·       Provide financial monitoring and reporting of activities on a monthly, quarterly and yearly basis

IV. Qualifications 

Education: 

Minimum Diploma III (three) in administration, finance, economics, accountancy, management  or other relevant fields 

Experience:

3 (three) years working experiences with a minimum 2 (two) years experiences in the field of development assistance; including specific experience in public administration issues (experience in the international CSO/NGO is preferred).

For the complete Terms of Reference please download the following link:

https://kemitraan.or.id/wp-content/uploads/2024/04/ToR-Finance-and-Admin-Assistant_EnABLE-Final.pdf

To apply for this position please submit your CV and other supporting documents as required using this link https://hris.kemitraan.or.id/kemitraan-recruitment-form/ no later than April 20, 2024.  Only shortlisted candidate will be contacted.

Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.