Definition
Desentralisasi, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Pemerintahan
Rencana Strategis 2012 – 2016
- Mengembangkan sistem penilaian kinerja pegawai negeri sipil untuk meningkatkan profesionalisme, termasuk mendorong sistem yang akuntabel berdasarkan prestasi
- Meningkatkan pelayanan publik yang fokus pada penguatan kesejahteraan masyarakat luas
- Penyederhanaan sistem perizinan dan perizinan penanaman modal dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi dan meningkatkan integritas dunia usaha.
Keterlibatan KEMITRAAN
Administrasi provinsi di Indonesia telah berkembang biak dengan cepat di bawah desentralisasi, lebih cepat daripada kerangka peraturan untuk pengelolaannya, dan lebih cepat daripada kapasitas sumber daya manusia yang mengelola. Karena itu, dukungan KEMITRAAN di bidang ini fokus pada penguraian peraturan yang kompleks dan tumpang tindih sambil mengembangkan individu yang terampil untuk memberikan pelayanan publik yang penting.
Rancangan Besar Penataan Daerah kami telah menjadi dasar yang diterima untuk struktur provinsi Indonesia di masa depan, dan memicu revisi UU 32/2004. Menindaklanjuti hal tersebut dan mendukung implementasi Rancangan, KEMITRAAN mengadakan beberapa lokakarya dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mengembangkan parameter dan indikator untuk menjadi daerah baru dengan mempertimbangkan geografi, demografi, pertahanan dan keamanan, serta ekonomi, sosial dan faktor budaya.
Pemerintah pusat mengalokasikan dana ke masing-masing provinsi, tetapi tidak ada peraturan pelaksanaan, yang menyebabkan pencatatan keuangan tidak memadai. Untuk meningkatkan pengelolaan APBD provinsi, KEMITRAAN bekerja sama dengan Ditjen Kemendagri mengembangkan tiga Permendagri yang meliputi tata cara rapat kerja Gubernur, struktur organisasi dan pedoman kerja melalui serangkaian diskusi kelompok terfokus yang melibatkan akademisi dan pakar. Pengelolaan keuangan yang efektif sangat penting jika manfaat anggaran dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkannya dan peraturan ini diidentifikasi oleh Analisis Kesenjangan 2011 perlu untuk memperbaiki ketidakadilan sosial di provinsi-provinsi terpencil.
Meningkatkan pelayanan publik merupakan tujuan utama reformasi birokrasi. KEMITRAAN juga fokus pada sisi permintaan melalui Program Kinerja, yang membangun kapasitas masyarakat untuk menuntut standar yang lebih tinggi dari pejabat administrasi mereka. Program ini telah menetapkan standar pelayanan publik dan sedang dipersiapkan untuk disebarluaskan ke seluruh negeri.
Area sensitif lainnya yang membutuhkan perhatian khusus adalah wilayah perbatasan Indonesia, di mana kesenjangan yang dirasakan dan peningkatan mobilitas dapat menyebabkan konflik. KEMITRAAN telah bekerja sama dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk mengembangkan empat pilar dalam pengelolaan kawasan perbatasan, yaitu kementerian, lembaga, akademisi, dan sektor swasta.
Kualitas kepemimpinan juga menjadi prioritas dalam upaya reformasi birokrasi. Untuk itu KEMITRAAN dan Kantor Wakil Presiden menggalakkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien melalui program Inspire (Inisiatif Reformasi Sektor Publik). Salah satu penekanan program tersebut adalah mendorong pejabat tinggi untuk menjadi jawara reformasi di masing-masing lembaganya.
Korupsi dalam birokrasi negara telah menjadi fokus dari banyak program KEMITRAAN selama dua dekade terakhir, dan dalam beberapa tahun terakhir penekanan kami adalah pada pengembangan kegiatan yang mengakui dan menghargai integritas. Saat ini KEMITRAAN bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan program yang disebut Reformasi Para Reformator yang didanai oleh AusAID. Program ini mencakup tugas besar menganalisis fungsi resmi dan beban kerja semua kementerian dan lembaga. Program ini merupakan bagian dari dukungan KEMITRAAN kepada Kementerian dalam upaya mereka membangun zona integritas, atau zona bebas korupsi. Tujuan akhirnya adalah untuk membentuk zona integritas di masing-masing kementerian atau lembaga.