Home / Story

Batik Pewarna Alami KEMITRAAN Ramaikan Gelaran Jogja Fashion Week

YOGYAKARTA – Kelompok pengrajin batik ekologis dampingan KEMITRAAN turut meramaikan gelaran Jogja Fashion Week yang berlangsung di Jogja Expo Center, Bantul, DI Yogyakarta. Acara tersebut berlangsung pada 7 – 10 Agustus 2025. Yang membedakan stan batik KEMITRAAN dengan stan batik lainnya terletak pada pewarna dipakai. Kelompok pengrajin batik ekologis dampingan KEMITRAAN menggunakan bahan pewarna alami seperti secang, indigo, dan daun ketapang.

Kelompok batik ekologis ini didirikan atas inisiatif 40 pengrajin batik di Kota Pekalongan didukung oleh KEMITRAAN dan Pemerintah Kota Pekalongan. Kota Pekalongan memang dijuluki kota batik. Hampir 40 persen perekonomian Kota Pekalongan ditopang oleh batik. Pun 70 persen peredaran batik nasional berasal dari Kota Pekalongan.

Namun sayang, tingginya pertumbuhan industri batik tidak diiringi dengan kapasitas pengolahan limbah yang mumpuni. Akibatnya limbah pewarna batik yang menggunakan bahan kimia mencemari sungai-sungai di Kota Pekalongan. Untuk itulah KEMITRAAN lewat dukungan Adaptation Fund menginisiasi program adaptasi perubahan iklim yang salah satunya dengan membentuk kelompok pembatik yang menggunakan pewarna alami dalam proses produksinya.

Senior Program Manager Climate Resilience and Finance Governance KEMITRAAN Abimanyu Sasongko Aji mengatakan batik pewarna alami menjadi solusi di tengah tantangan krisis iklim dan lingkungan. Sungai-sungai dan air tanah yang tercemar di Kota Pekalongan sudah sangat memprihatinkan. Oleh karena itu batik pewarna alami menjadi jawaban di tengah tantangan tersebut.

“Kita sama-sama sadari batik merupakan tradisi yang harus kita jaga dan bahkan menjadi sumber perekonomian bagi masyarakat. Nah, batik pewarna alami ini menjadikan industri batik menjadi lebih sustainable secara ekonomi dan lingkungan,” ujar Aji dalam talkshow di sela-sela pameran Jogja Fashion Week.

Ia mengatakan batik pewarna alami juga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan batik pewarna sintetis karena memiliki warna yang lebih natural dan hangat. Selain itu batik pewarna alami menjadi lebih unik warnanya karena sulit ditiru secara massal. Kemudian, karena prosesnya yang manual, batik pewarna alami pun lebih eksklusif dan premium sehingga bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dengan demikian batik pewarna alami memiliki pangsa pasar yang juga besar dan bahkan bisa menembus pasar internasional.

“Apa lagi sekarang pasar internasional makin punya kepedulian dan kesadaran terkait produk yang ramah lingkungan. Gen Z pun sekarang juga makin peduli dengan isu lingkungan. Jadi batik pewarna alami ini peluangnya sangat bagus dan menjanjikan,” tutur Aji.

Nurita, salah satu pengrajin dampingan KEMITRAAN pun membuktikan sendiri tingginya peluang ekonomi batik pewarna alami. Di hari pertama, dagangannya laku sebanyak 15 produk. Tentunya dengan harga yang lebih tinggi disbanding produk batik biasa yang menggunakan warna sintetis.

“Kalau untuk di pameran dan hari pertama sudah laku segitu (15) sudah bagus itu. Kan masih ada hari-hari berikutnya dan biasanya di weekend pengunjung lebih banyak,” ujar Nurita.

Ia sangat bersyukur bisa ikut dalam kelompok pengrajin batik pewarna alami yang didampingi KEMITRAAN. Sebab saat ini ia memiliki peluang ekonomi baru untuk masuk ke pasar baik yang lebih eksklusif lewat penjualan batik pewarna alami.

Adapun KEMITRAAN berkomitmen melanjutkan pendampingan teknis dan pemasaran guna memastikan keberlanjutan model bisnis ini. Fokus ke depan adalah penguatan rantai pasok bahan baku alam dan perluasan jejaring pemasaran global—langkah strategis untuk menjadikan batik sebagai pemimpin sustainable fashion di Kota Pekalongan.

“Saya bersyukur bisa bergabung. Selama satu tahun terakhir ini benar-benar belajar banyak soal pembuatan batik pewarna alami. Ke depan kami akan terus mengupayakan keberlanjutan batik pewarna alami ini,” ujar Nurita.


2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

2016

In March 2016, KEMITRAAN received international accreditation from the Adaptation Fund. The Adaptation Fund Board, in its 27th meeting, decided to accredit KEMITRAAN as National Implementing Entity (NIE) from the Adaptation Fund. KEMITRAAN is the first and only Indonesian institution to be accredited as a NIE Adaptation Fund in Indonesia.

2003

In 2003, KEMITRAAN became an independent legal entity registered as a Non-Profit Civil Partnership. At that time, KEMITRAAN was still a program managed by UNDP until the end of 2009. Since the beginning of 2010, KEMITRAAN took over full responsibility and accountability for the programs and their development.

2000-2003

KEMITRAAN played a crucial role in supporting the development of legislation to establish the KPK. This was followed by steps to support the Government and DPR in selecting competent commissioner candidates and also supporting civil society groups to critically monitor the selection process. After the commissioners were appointed, they asked KEMITRAAN to help with the institutional design and initial recruitment of the KPK, as well as play the role of donor coordinator. It is clear that KEMITRAAN plays a key role in supporting the Corruption Eradication Commission to develop the capacity and strategies needed to work as effectively as possible.

1999-2000

The Partnership for Governance Reform, or KEMITRAAN, was founded in 2000 following Indonesia’s first free and fair general election in 1999. This historic election is an important step in Indonesia’s efforts to move away from an authoritarian past towards a democratic future. PARTNERSHIP was established from a multi-donor trust fund and is managed by United Nations Development Programme (UNDP) with a mandate to advance governance reform in Indonesia

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.