Beranda / Publication

RBP GCF REDD+ Central Sulawesi Update Output 2 – 4th Edition

The 4th edition of the RBP GCF REDD+ Output 2 newsletter in Central Sulawesi highlights stories on tenure conflict resolution, ProKlim development, and forest utilization. These stories come not only from government officials, but also from communities collaborating with the private sector to develop forest-based economic activities.

From the government side, the program accelerated the proposal process for ProKlim at the district/municipal level to ensure that villages categorized as climate-vulnerable can strengthen their resilience.

Through KPH Pulau Peling, the program also carried out identification and mapping of potential tenure conflicts frequently occurring in forest areas, whether due to overlapping land claims, non-compliant use of forest resources, or boundary issues. The program discussed participatory conflict-resolution strategies by involving communities as key actors in forest management.

For forest protection and security, KPH Balantak and local communities worked together to prevent illegal logging activities, aiming to safeguard forests from unlawful and unprocedural exploitation.

From the perspective of Social Forestry (PS) managers and Forest Business Groups (KUPS), activities began with facilitating three forest farmer groups (HKm and HD) in the socialization of SIPPUH issuance, an obligatory requirement for forest product utilization permits, based on the Ministry of Environment and Forestry Regulation P.78/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 on the Administration of Non-Timber Forest Products from State Forests. KPH Toili Baturube has taken significant steps to ensure that forest-based enterprises operate with proper procedures and contribute to improving community welfare.

These efforts successfully fostered cooperation between the private sector and three KUPS groups in rattan and damar utilization. This collaboration elevated the KUPS class status from Gold to the higher Platinum level. KEMITRAAN, as the implementing partner of the RBP GCF REDD+ Output 2 program carried out by BPDLH, the Ministry of Forestry, the Ministry of Environment, and the Provincial Government of Central Sulawesi, recognizes these joint initiatives as part of strengthening governance actors across the region.

KEMITRAAN believes that prosperity can be achieved more quickly when all actors participate meaningfully in local governance processes, including collective efforts in forest protection and enhancing the economic well-being of communities living around forest areas.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.