Home / Publication

Festival Antikorupsi KEMITRAAN, Bangkitkan Semangat Anak Muda Lawan Korupsi

JAKARTA – USAID INTEGRITAS melalui KEMITRAAN menyelenggarakan perayaan Hari Anti-Korupsi Sedunia (HAKORDIA 2024) dengan tema “Generasi Muda Sebagai Akto Utama Pemutus Mata Rantai Korupsi.” Inisiatif ini menekankan peran kritis pemuda Indonesia, yang merupakan 23% dari populasi, dalam memimpin masa depan yang bebas dari korupsi.

Perayaan ini, yang dilakukan mulai dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan; Surabaya, Jawa Timur; Medan, Sumatera Utara dan Kupang, Nusa Tenggara Timur, berakhir dengan acara puncak di Usmar Ismail Hall, Jakarta pada tanggal 20 Desember 2024. Puncak perayaan HAKORDIA 2024 ini dipenuhi dengan berbagai kegiatan, antara lain diskusi orang muda, kampanye dan kompetisi media sosial, pameran photo, pertunjukan music oleh No Grey Zone Band, monolog menggugah dari tokoh publik terkemuka Abraham Samad, dan puisi anti-korupsi yang dibacakan oleh aktris Cornelia Agatha dan deklarasi orang muda melawan korupsi. Direktur Eksekutif KEMITRAAN Laode M. Syarif pun mengungkapkan antusiasmenya tentang peran pemuda dalam melawan korupsi.

“Memberdayakan pemuda Indonesia dengan alat dan konektivitas yang tepat sangat penting untuk memutus siklus korupsi. Energi dan kreativitas mereka sangat dibutuhkan dalam membangun Indonesia yang tangguh dan bebas korupsi,” ujar dia.

Hal senada disampaikan Anti-Corruption Advisor di USAID Indonesia Ahmad Qisa’i. Ia mengatakan anak muda sangat penting dilibatkan dalam upaya melawan korupsi.

“Korupsi merusak demokrasi dari dalam, menghapus kemajuan pembangunan yang telah dicapai dengan susah payah, dan menghilangkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik,” kata Ahmad. Amerika Serikat mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mencegah korupsi dengan melibatkan masyarakat sipil dan memperkuat budaya integritas baik di sektor publik maupun swasta, kata dia.”

Musfirah Rasyid selaku alumnus ToT Youth Against Money Politics dan pendiri Rumpun Disabilitas di Makassar juga turut hadir di Festiva l Antikorupsi KEMITRAAN. Ia mengatakan semua elemen pemuda termasuk dari kalangan disabilitas wajib terlibat dalam upaya melawan korupsi.

“Memerangi korupsi memerlukan inklusi semua segmen masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Inisiatif yang memberdayakan orang muda dengan disabilitas seperti saya sangat vital untuk membangun komunitas yang adil dan inklusif,” kata dia.

Untuk diketahui, festival antikorupsi ini merupakan hasil kolaborasi antara Konsorsium USAID INTEGRITAS, ASA Indonesia, Kopel Indonesia, Universitas Paramadina, Universitas Bakrie, Universitas Al-Azhar Indonesia, dan Universitas Multimedia Nusantara.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

2016

In March 2016, KEMITRAAN received international accreditation from the Adaptation Fund. The Adaptation Fund Board, in its 27th meeting, decided to accredit KEMITRAAN as National Implementing Entity (NIE) from the Adaptation Fund. KEMITRAAN is the first and only Indonesian institution to be accredited as a NIE Adaptation Fund in Indonesia.

2003

In 2003, KEMITRAAN became an independent legal entity registered as a Non-Profit Civil Partnership. At that time, KEMITRAAN was still a program managed by UNDP until the end of 2009. Since the beginning of 2010, KEMITRAAN took over full responsibility and accountability for the programs and their development.

2000-2003

KEMITRAAN played a crucial role in supporting the development of legislation to establish the KPK. This was followed by steps to support the Government and DPR in selecting competent commissioner candidates and also supporting civil society groups to critically monitor the selection process. After the commissioners were appointed, they asked KEMITRAAN to help with the institutional design and initial recruitment of the KPK, as well as play the role of donor coordinator. It is clear that KEMITRAAN plays a key role in supporting the Corruption Eradication Commission to develop the capacity and strategies needed to work as effectively as possible.

1999-2000

The Partnership for Governance Reform, or KEMITRAAN, was founded in 2000 following Indonesia’s first free and fair general election in 1999. This historic election is an important step in Indonesia’s efforts to move away from an authoritarian past towards a democratic future. PARTNERSHIP was established from a multi-donor trust fund and is managed by United Nations Development Programme (UNDP) with a mandate to advance governance reform in Indonesia

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.