Program

EnABLE

Latar Belakang

Pelaksanaan REDD+ (Reducing Emission from deforestation and forest degradation) dengan pendekatan yurisdiksi (jurisdictional approach), untuk pertama kalinya di Indonesia bahkan kawasan Asia Pasifik dimulai pada tahun 2023 yaitu melalui Program Forest Carbon Partner-ship Facility – Carbon Fund (PFCF-CF). Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi pertama di Indonesia, dengan penandatanganan dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) difasilitasi oleh Kementerian Kehutanan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) tanggal 28 Februari 2023.

EnABLE merupakan program yang mendukung pelaksanaan program FPCF-CF, yaitu dalam rangka mendorong peningkatan tatakelola maupun transparansi dalam pengelolaan hutan berkelanjutan (sustainable forest management). Selain juga berkontribusi pada penguatan dalam penyaluran program, agar dapat meningkatkan dan keberlanjutan mata-pencaharian masyarakat lokal melalui proses penguatan kapasitas dari komunitas masyarakat Adat dan organisasi masyarakat sipil lokal untuk terlibat secara aktif dalam proses penerapan REDD+.

Program EnABLE juga berkontribusi dalam pelaksanaan program East Kalimantan Emission Reduction Program (ERP), supaya berbagai kelompok khususnya komunitas marjinal dapat mengakses manfaat karbon dan non-karbon melalui penerapan pendekatan inklusi sosial. Selain juga mendukung penerapan Benefit Sharing Plan (BSP) Program FPCF yang efektif dan inklusif, dengan mendorong pengembangan lingkungan pendukung yang lebih baik terhadap penerima manfaat untuk terlibat aktif dan mendapatkan akses yang setara.

Program EnABLE di Provinsi Kalimantan Timur diharapkan juga berkontribusi kepada proses implementasi Strategi Nasional REDD+ Indonesia dan pencapaian target dan indikator a net carbon sink pada tahun 2030 khususnya dalam pilar inklusi/keterlibatan para pihak.

Tujuan

The World Bank EnABLE Project bertujuan untuk meningkatkan pendekatan inklusi kepada berbagai kelompok marjinal serta terpinggirkan dalam pelaksanaan Program Pengurangan Emisi Kalimantan Timur (East Kalimantan Emission Reduction Program/ERP) dengan fokus meningkatkan kesadaran dan peningkatan akses terhadap manfaat karbon dan non-karbon.

EnABLE dirancang dengan mengacu berbagai pengalaman tahap pertama, yang melakukan intervensi strategis dan mengembangkan lingkungan pendukung terhadap optimalisasi dari pendekatan inklusi sosial dalam mengakses manfaat dari Forest Carbon Partnership Facility (FCPF-CF) di Provinsi Kalimantan Timur. Yaitu dengan mengacu terhadap dokumen Benefits Sharing Plan (BSP), dimana penerima manfaat EnABLE utamanya adalah kelompok marginal khususnya komunitas Adat dan kalangan perempuan.

Wilayah Kerja

Program EnABLE akan dilaksanakan di 4 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur mencakup 71 Desa/Kampung dengan 10 Desa/Kampung di Mahakam Ulu, 6 Desa/Kampung di Kutai Kartanegara, 30 Desa/Kampung di Kutai Barat dan 25 Desa/Kampung di Paser.

Fokus Kami

Dalam rangka meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan akses dari komunitas marjinal di Provinsi Kalimantan Timur, maka program EnABLE memfasilitasi berbagai kegiatan/aktivitas yang menjangkau berbagai kalangan dalam tiga komponen utama.

  1. Komponen 1
    Komponen 1 bertujuan untuk meningkatkan tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang program ERP dan akses komunitas marjinal terhadap manfaat program ERP. Komponen 1 ini fokus untuk mengurangi risiko terjadinya eksklusi sosial karena keterbatasan dari informasi, rendahnya kesadaran, serta tidak terjangkaunya kelompok marjinal. Tujuan ini akan dicapai melalui penguatan kapasitas dari lembaga pelaksana Program ERP agar berlangsung secara efektif serta inklusif. Baik melalui pengembangan berbagai instrumen, alat analisis, modul dan material komunikasi yang meningkatkan pemahaman target penerima manfaat.
  2. Komponen 2
    Komponen 2 bertujuan meningkatkan kemampuan dari masyarakat dari 71 Desa/Kampung untuk mengakses manfaat karbon dan non-karbon melalui penerapan Benefit Sharing Plan (BSP). Komponen 2 secara khusus memfokuskan pada risiko ekslusi sosial kepada manfaat karbon dan non-karbon, seperti rendahnya tingkat partisipasi berbagai komunitas marjinal dalam proses pengambilan keputusan desa/kampung, termasuk juga terbatasnya kapasitas untuk melaksanakan advokasi. Yaitu melalui dukungan teknis dan penguatan kapasitas bagi semua target penerima manfaat baik untuk: i) berpartisipasi di dalam aktivitas Program ERP maupun ii) untuk mengakses manfaat karbon melalui penerapan Benefit Sharing Plan (BSP). EnABLE akan bermitra dengan organisasi masyarakat lokal yang memiliki pengalaman serta kualifikasi kerja baik khususnya dengan komunitas masyarakat Adat.
  3. Komponen 3
    Komponen 3 memfokuskan kepada dukungan manajemen proyek dan administrasi, proses monitoring evaluasi dan komunikasi termasuk pengembangan mekanisme penanganan dari keluhan (grievance redress mechanism) dan penerapan prinsip perlindungan (safeguards).

Mitra Kerja

Bank Dunia, Kementerian Kehutanan, BPDLH, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,
LSM dan Perguruan Tinggi lokal

Anggaran

4 juta US$

Durasi

2 Tahun (2024-2027)

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

Back

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

Back

2016

In March 2016, KEMITRAAN received international accreditation from the Adaptation Fund. The Adaptation Fund Board, in its 27th meeting, decided to accredit KEMITRAAN as National Implementing Entity (NIE) from the Adaptation Fund. KEMITRAAN is the first and only Indonesian institution to be accredited as a NIE Adaptation Fund in Indonesia.
Next
Back

2003

In 2003, KEMITRAAN became an independent legal entity registered as a Non-Profit Civil Partnership. At that time, KEMITRAAN was still a program managed by UNDP until the end of 2009. Since the beginning of 2010, KEMITRAAN took over full responsibility and accountability for the programs and their development.
Next
Back

2000-2003

KEMITRAAN played a crucial role in supporting the development of legislation to establish the KPK. This was followed by steps to support the Government and DPR in selecting competent commissioner candidates and also supporting civil society groups to critically monitor the selection process. After the commissioners were appointed, they asked KEMITRAAN to help with the institutional design and initial recruitment of the KPK, as well as play the role of donor coordinator. It is clear that KEMITRAAN plays a key role in supporting the Corruption Eradication Commission to develop the capacity and strategies needed to work as effectively as possible.
Next
Back

1999-2000

The Partnership for Governance Reform, or KEMITRAAN, was founded in 2000 following Indonesia’s first free and fair general election in 1999. This historic election is an important step in Indonesia’s efforts to move away from an authoritarian past towards a democratic future. PARTNERSHIP was established from a multi-donor trust fund and is managed by United Nations Development Programme (UNDP) with a mandate to advance governance reform in Indonesia
Next
Back

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali