Program

Adaptation Fund Project – DAS Saddang

24 Oct 2019 – 30 Nov 2022

OVERVIEW

In line with the main objectives of Indonesia’s National Action Plan on Climate Change Adaptation (RAN-CCA) 2014, through a series of interventions from this project, watershed ecosystem communities will be able to increase resilience to climate change impacts both in food security through the development of food diversification and forest food. In addition to increasing ecosystem resilience through improving the quality of forest cover in Priority Watersheds, as well as integrated coastal management.

This action is a serious effort in addressing vulnerability to climate change that has a large and sustainable impact. High vulnerability to climate change makes communities in the watershed vulnerable to being affected. Increased rainfall, temperature, and land cover change have resulted in higher intensity of landslides and floods in the watershed area. Landslides in upstream areas cause further impacts such as high sedimentation in downstream areas and reduced watershed functions as watersheds.

This is exacerbated by the uncontrolled conversion of forest areas in upstream areas, which has increased the potential for disaster. Communities in the watershed area, most of whom make a living as farmers with poor economic conditions, have suffered considerable losses due to climate change. In addition, local governments will face greater difficulties in solving the problem, if their human resource capacity is not qualified.

The impact of natural resource degradation will worsen, and will trigger a slowdown in the economy and regional development. The project approach path can be seen in the following benchmarks in the figure below.

GOAL

Increase resilience to the impacts of climate change both in food security through the development of forest food and food diversification, as well as ecosystem resilience through improving the quality of forest cover in the Saddang watershed.

OBJECTIVES

The main objective of this program is to improve the food security of Saddang watershed ecosystem communities as an adaptation effort to climate change which focuses on:
Strengthening Social Forestry in encouraging forest food in the upper Saddang watershed which has implications for environmental improvement and increasing community income.
Improving coastal area governance and carrying capacity in supporting climate change adaptation in the downstream of Saddang watershed.
Strengthening cross-sectoral policies in ensuring the sustainability of climate change adaptation.
Increased capacity and support of stakeholders in climate change adaptation through dissemination and knowledge management.

LOCATION

Saddang watershed is located in South Sulawesi Province, which is located in several districts: the upstream area is located in Tana Toraja District, North Toraja District, and Enrekang District, and the downstream area is located in Pinrang District.

Status: Grant Manager

Funded by : Adaptation Fund

Partner/Executor: Consortium for Adaptation to Climate Change and Environment/KAPABEL

Duration : October 24, 2019 – November 30, 2022

Budget : USD $835,465

Managed by : Sustainable Governance Strategic (SGS) Unit

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.