Adaptation Fund Project – Bulukumba

23 Dec 2020 – 31 Dec 2022

OVERVIEW

The Ammatoa Kajang Indigenous Community occupies a customary area of 22,592.87 hectares located in 4 sub-districts, covering 36 villages, with a total population of 48,411 people (BPS Bulukumba, 2016). The area consists of three watershed landscapes, namely: Baonto, Apparang and Raowa watersheds. Due to the impacts of climate change, the area experiences problems such as:

Flooding
Water crisis/drought
Sea water intrusion
Landslides
Overall, the risks and hazards in the indigenous territory of the Ammatoa Kajang Customary Area to the impacts of climate change have affected 22,592.87 Ha, located in 4 sub-districts, covering 36 villages and affecting 48,925 residents in the region. With estimated losses: from flooding Rp. 6,314,000,000 per year, drought Rp. 64,016,000,000, and sea water intrusion Rp. 28,280,000,000. In total, IDR 98,610,000,000 per year.

OBJECTIVES

Overall, the main objective is to increase climate resilience and build adaptive capacity to climate change for vulnerable communities through sustainable integrated watershed governance in the Indigenous Community of Ammatoa Kajang Customary Area in Bulukumba, South Sulawesi Province.

LOCATION

The 14 villages of the program location were selected by considering the aspects of integration (Source, Pathway and Recipient) of 3 watersheds in the Indigenous Community of Ammatoa Kajang Customary Area of Bulukumba Regency, namely Raowa watershed (4,431 Ha), Apparang watershed (23,594 Ha) and Baonto watershed (9,930 Ha).

Status: Grant Manager

Funded by: Adaptation Fund

Partner/Executor: PERKUMPULAN PAYO PAYO; OASE (Organization on Social and Environmental issues)

Duration: Dec 23, 2020 – Dec 31, 2022

Budget: USD$ 1,125,015

Managed by: Sustainable Governance Strategic Unit (SGS)

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.