Adaptation Fund Program

The Adaptation Fund (AF) is an international funding agency for developing countries to take action on climate change adaptation. Since 2016, KEMITRAAN has become a National Implementing Entity (NIE) which is the only non-profit organization that has received accreditation from AF in Indonesia. The accreditation is the result of cooperation between the Adaptation Fund and the Director General of Climate Change Control of the Indonesian Ministry of Environment and Forestry (Dirjen PPI KLHK) as the Designated Authority (DA). KEMITRAAN is mandated as the National Implementing Entity (NDA) that distributes and manages funds and supervises local organizations or also known as the Executing Entity (EE) that carry out activities related to climate change adaptation issues in Indonesia. Since 2019, AF-KEMITRAAN Batch 1 has been working with local government agencies in Indonesia and civil society in five provinces.

ABOUT THE PROGRAM

Background

Climate change has turned into a global emergency issue that threatens many lives in the last three decades. Several studies have shown that there has been a global temperature increase of 2.7 degrees Celsius this century. The increase in temperature at the end of this century has caused massive damage on earth and resulted in many natural disasters. Countries around the world, including Indonesia, have agreed to jointly reduce the impact of climate change. One of the ways is to run climate change adaptation programs in affected areas in Indonesia.

Objectives

The purpose of the Adaptation Fund Program is to support the Indonesian government in its efforts to reduce the impacts of climate change through a bottom-up local approach. Therefore, the current program is expected to increase the adaptation capacity and role of Indonesian communities based on economic resilience and sustainable livelihoods, social resilience, and ecosystem and landscape resilience. Collaborative and participatory approaches are at the core of this program.

WORKING AREA

The AF – KEMITRAAN program has worked with Indonesian government institutions and civil society in five provinces, namely:

Pekalongan City, Central Java Province;
Saddang Watershed, South Sulawesi Province covering Pinrang, Enrekang, Toraja and North Toraja districts;
Bulukumba District, South Sulawesi Province;
Samarinda City, East Kalimantan Province;
Central Maluku Regency, Maluku Province.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.