Home / Media Coverage

Perubahan Iklim Belum Membumi, KEMITRAAN Gandeng Anak Muda

Oleh MUHAMMAD SANDING

INDOWORK.ID, JAKARTA: Perubahan iklim masih menjadi isu yang belum membumi terutama di kalangan anak muda. Padahal dampak perubahan iklim sudah sangat terasa, terutama bagi penduduk di daerah Pantai Utara Jawa seperti Kota dan Pekalongan, Kota Semarang dan Tegal, Kabupaten Demak dan Kabupaten Batang.

“Wilayah pesisir di enam daerah tersebut sering terendam banjir rob lantaran naiknya permukaan air laut,” kata Direktur Operasional KEMITRAAN Saiful Doeana.

KEMITRAAN melalui program Youth Camp 2024, mengajak anak-anak muda dari keenam daerah itu diajak untuk memahami perubahan iklim yang sedianya menjadi permasalahan mereka sehari-hari. Caranya, mereka diajak mehaminya lewat simulasi permainan serta pertunjukan seni dan budaya. Dengan demikian, topik berat seperti perubahan iklim bisa dipahami dengan mudah dan menjadi obrolan sehari-hari mereka.

Menurut Saiful, sejatinya perubahan iklim juga berpengaruh pada kehidupan sehari-hari seperti terganggunya stok pangan akibat musim tanam yang kacau. Begitu pula banjir rob yang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari mereka seperti kuliah atau bekerja.

Ia mengatakan Youth Camp sudah diselenggarakan sejak 2022 hingga 2024 setiap tahunnya. Ini merupakan bagian dari pogram Adaptation Fund di Kota Pekalongan yang salah satu tujuannya melibatkan anak muda dalam upaya adaptasi perubahan iklim.

Saiful menjelaksan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan memperluas jaringan peserta agar dapat menjadi wadah peningkatan kesadaran kaum muda-mudi terhadap penanganan perubahan iklim. “Khususnya terkait aksi adaptasi yang dapat dilakukan oleh kita semua,” ujar Saiful.

Ia menyatakan  senang dan menghargai antusiasme para pemuda dalam mengikuti kegiatan ini. “”Sekitar 100 orang pemuda-pemudi dari tiga kota dan tiga kabupaten yang hadir,” lanjut dia.

MENGURANGI DAMPAK EKOLOGI

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Soegiharto. Ia mengatakan pengendalian perubahan iklim pada intinya bertujuan mengurangi dampak ekologi. Selain itu juga menguatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat melalui penciptaan mata pencaharian alternatif. Kedua hal itu sangat membutuhkan peran generasi muda.

Ia berharap peran serta generasi muda dalam pengendalian perubahan iklim diharapkan dapat mendorong tumbuhnya pemikiran dan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan ketahanan masyarakat untuk menghadapi dampak perubahan iklim.

Menurut Soegiharto, generasi  muda diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat, dengan aktif dalam menciptakan inovasi. “Misalnya tentang pengolahan plastik, penggunaan teknologi digital dalam early warning system kebencanaan dan informasi iklim, dan lain-lain,” ucap Soegiharto.

Pada akhir acara Youth Camp 2024, seluruh peserta akan mendeklarasikan aksi nyata yang akan mereka lakukan ke depannya. Dengan demikian, harapannya mereka bisa menginisiasi gerakan adaptasi perubahan iklim di daerah masing-masing.

KEMITRAAN lewat dukungan Adaptation Fund, bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan Youth Camp 2024 di Bandungan, Kabupaten Semarang pada 9-11 Agustus. Youth Camp 2024 merupakan salah satu upaya yang dilakukan KEMITRAAN untuk menanamkan kepedulian generasi muda atas perubahan iklim.

Program Adaptation Fund di Kota Pekalongan telah berlangsung sejak 2021. Dalam perjalanannya, KEMITRAAN bersama Pemkot Pekalongan telah melakukan sejumlah upaya dalam mengatasi perubahan iklim seperti penanaman mangrove untuk mengurangi risiko peningkatan permukaan air laut. KEMITRAAN juga telah membantu pengadaan fasilitas dan sistem urban farming bagi para petani yang kehilangan lahannya akibat terendam rob.

Selain itu dalam program Adaptation Fund di Kota Pekalongan, KEMITRAAN juga aktif melibatkan masyarakat. Di delapan kelurahan yang terdampak rob, KEMITRAAN melibatkan warganya untuk menjalankan program adaptasi perubahan iklim seperti penanaman mangrove dan urban farming. KEMITRAAN juga aktif melibatkan anak muda Kota Pekalongan dalam aksi-aksi ketahanan iklim untuk membangun kesadaran menjaga lingkungan.

Sumber: indowork.id

Link: https://indowork.id/2024/08/11/17886/

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

2016

In March 2016, KEMITRAAN received international accreditation from the Adaptation Fund. The Adaptation Fund Board, in its 27th meeting, decided to accredit KEMITRAAN as National Implementing Entity (NIE) from the Adaptation Fund. KEMITRAAN is the first and only Indonesian institution to be accredited as a NIE Adaptation Fund in Indonesia.

2003

In 2003, KEMITRAAN became an independent legal entity registered as a Non-Profit Civil Partnership. At that time, KEMITRAAN was still a program managed by UNDP until the end of 2009. Since the beginning of 2010, KEMITRAAN took over full responsibility and accountability for the programs and their development.

2000-2003

KEMITRAAN played a crucial role in supporting the development of legislation to establish the KPK. This was followed by steps to support the Government and DPR in selecting competent commissioner candidates and also supporting civil society groups to critically monitor the selection process. After the commissioners were appointed, they asked KEMITRAAN to help with the institutional design and initial recruitment of the KPK, as well as play the role of donor coordinator. It is clear that KEMITRAAN plays a key role in supporting the Corruption Eradication Commission to develop the capacity and strategies needed to work as effectively as possible.

1999-2000

The Partnership for Governance Reform, or KEMITRAAN, was founded in 2000 following Indonesia’s first free and fair general election in 1999. This historic election is an important step in Indonesia’s efforts to move away from an authoritarian past towards a democratic future. PARTNERSHIP was established from a multi-donor trust fund and is managed by United Nations Development Programme (UNDP) with a mandate to advance governance reform in Indonesia

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.