Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Specialist – EnABLE

Contract Duration: 6 months (with the possibility of extension)
Report to: Project Coordinator – EnABLE
Departement: Environmental Sustainable Governance (ESG)
Duty station: Samarinda, East Kalimantan

Project Background

The EnABLE Project is funded by the World Bank through a multi-donor trust fund mechanism, with the objective of enhancing the inclusivity of marginalized and vulnerable groups—particularly Indigenous Peoples and women—within the East Kalimantan Emission Reduction Program (ERP).

The project covers approximately 95 villages across Paser, Kutai Kartanegara, West Kutai, and Mahakam Ulu Regencies. Activities focus on capacity building, environmentally sustainable livelihoods, and strengthening project management and learning systems.

KEMITRAAN serves as the Implementing Agency for EnABLE Phase II and is seeking to recruit a MEL Specialist to support effective project cycle management.


Duties and Responsibilities

The MEL Specialist will be responsible for coordinating the project’s Monitoring, Evaluation, and Learning (MEL) system, including:

  • Developing the Monitoring, Evaluation, and Learning (MEL) plan and tools
  • Training and disseminating MEL plans and tools to project staff
  • Leading the preparation of baseline and endline studies (including ToR development and implementation monitoring)
  • Managing the project database, including data related to the LMP and SEP (grievances, resolutions, etc.)
  • Conducting routine monitoring and evaluation of project implementation
  • Monitoring the application of Environmental & Social Management aspects (SEP and LMP)
  • Preparing project MEL reports, including compliance with environmental and social aspects
  • Collecting and documenting project learning (best practices, lessons learned, success stories)
  • Supporting perception surveys, follow-up studies, and external evaluations
  • Preparing presentation materials and project progress reports for management and stakeholders

Required Competencies

  • Teamwork and Organizational Accountability
  • Results- and Quality-Oriented Approach
  • Strong Written and Verbal Communication Skills
  • Analytical and Innovative Thinking
  • Networking and Collaboration Skills
  • Proficiency in Information Technology and Data Management

Qualifications

Education

  • Minimum Bachelor’s degree in Social Sciences or a relevant field
  • Master’s degree is preferred

Experiences

  • Minimum 5 years of relevant experience in Monitoring, Evaluation, and Learning
  • Experience in World Bank–funded projects is an advantage
  • Proven experience in data management and analysis (Excel or similar tools)
  • Experience working with government, CSOs, the private sector, and grassroots communities

Language Skills

  • Proficiency in Indonesian and English (both written and spoken)

Duty Station

Based in Samarinda, with official travel to:

  • Kutai Barat
  • Paser
  • Kutai Kartanegara
  • Mahakam Ulu

The Candidate We Are Looking For

We seek individuals who uphold integrity, accountability, and inclusivity, and who are committed to advancing collaborative governance and sustainable development.

How to Apply

Please submit your CV, cover letter, and supporting documents via the link below no later than 31 December 2025. Only shortlisted candidates will be contacted.

Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.