Communication Specialist Consultant – EnABLE

Contract Duration: 6 months (maximum of 60 working days with the possibility of extension)
Report to: Team Leader dan MEL Specialist
Departement: Environmental Sustainable Governance (ESG)
Duty station: Hybrid (Samarinda/Remote)
Contract Type: Individual Consultant
Preferred Location: East Kalimantan

Background

The second phase of the Enhancing Access to Benefits while Lowering Emissions (EnABLE) project aims to strengthen the inclusion of marginalized and vulnerable groups within the East Kalimantan Emission Reduction Program. This effort is carried out by increasing awareness of and access to both carbon and non-carbon benefits, in line with the Benefit Sharing Plan under the Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) framework.

To support these objectives, Kemitraan is seeking a Communication Specialist who will be responsible for managing communication and knowledge for the EnABLE project.

Job Purpose

The Communication Specialist will design and implement effective and inclusive communication strategies, ensuring that project messages are accessible to all stakeholders, including Indigenous Peoples and women, while also supporting project knowledge management and learning.

Key Responsibilities

Communication and Knowledge Strategy

  • Develop and implement communication and knowledge management strategies for the ERP and EnABLE programs.
  • Prepare, review, and improve the quality of communication and knowledge products (training modules, policy briefs, technical guidelines, reports).
  • Support the production and dissemination of project lessons learned and good practices.
  • Contribute to the preparation of reports for donors and stakeholders.

Coordination and Stakeholder Engagement

  • Establish and maintain relationships with government institutions, CSOs/NGOs, the private sector, and other partners.
  • Collaborate with the GEDSI & IP Specialist and the Community Development Specialist in developing inclusive communication materials, including the use of local languages.
  • Coordinate with the East Kalimantan Communication and Information Office (Diskominfo) in developing communication materials and guidelines.
  • Facilitate trainings, Training of Trainers (ToT), and piloting of communication materials at the village level.

Expected Outputs

  • Implemented communication and knowledge management strategies.
  • High-quality and inclusive communication products.
  • Capacity-building activities for staff and field facilitators.
  • Documented lessons learned and reports to donors and stakeholders.

Qualifications

Education

  • Bachelor’s degree in Communication Studies, Public Relations, Social Sciences, or a related field.
  • A Master’s degree is an advantage.

Experience and Skills

  • Minimum of 5 years of experience in strategic communication planning for development, environmental, or social programs.
  • Experience working in East Kalimantan is an advantage.
  • Proven experience in multi-stakeholder engagement.
  • Strong writing and editing skills for technical and communication documents.
  • Proficiency in digital platforms, websites, and content management systems.
  • Ability to work collaboratively in a multicultural environment.

The Candidate We Are Looking For

We seek individuals who uphold integrity, accountability, and inclusivity, and who are committed to advancing collaborative governance and sustainable development.

How to Apply

Please submit your CV, cover letter, and supporting documents via the link below no later than 31 December 2025. Only shortlisted candidates will be contacted.

ToR Communication Specialist Consultant - EnABLE

Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali