Buku

Indonesia’s Options in Becoming A High Income Country: Accelerating The Turning Point in Deforestation?

February 21, 2023

21 February 2023 – 26 October 2045

The Indonesian Government has set a target for the country’s involvement in the group of high-income countries by 2045 while committing to decreasing greenhouse gas emissions, including reducing forest loss. To achieve both targets, the Government plans land-use development with low, inclusive, integrated, and informed emissions, contributing to maintaining economic growth. However, expanding farmland, plantations, and infrastructure projects require converting forest areas to support economic development. A lower profit and the inefficient operation of the current forestry business also motivate a more extensive conversion of forests to other land uses. Strategi dan rencana tata kelola yang lebih baik diperlukan untuk mengatasi masalah kompleks politik lokal, unit pengelolaan hutan, rencana tata ruang, revegetasi kawasan bekas tambang, pengelolaan kebakaran, pengelolaan daerah aliran sungai, produktivitas lahan hutan, keterlibatan sosial, reformasi lahan, dan aspek hukum. Improving these governance aspects is crucial to accelerating economic growth and ensuring minimum forest loss.

This paper discusses the possibility of achieving a government target to end deforestation and place Indonesia among high-income countries by 2045. This paper indicates that without any improvement in forest management and governance, the Government’s target to secure Indonesia as a high-income country by 2045 will be delayed by about ten years, with more significant forest loss. This paper also proposes several enabling strategies to create a minimum forest loss and continuously gain higher per capita income in the forthcoming years.

Research Team:

1. Dodik Ridho Nurrochmat (Department of Forest Management, Faculty of Forestry & Environment, IPB University Bogor, Indonesia)

2. Suryanto (Nature Resource & Environment Management Program, Graduate School, IPB University Bogor, Indonesia & Agency for Standardization of Environment and Forestry Instrument, Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, Indonesia)

3. Nugraha Akbar Nurrochmat (Department of Forest Management, Faculty of Forestry & Environment, IPB University Bogor, Indonesia)

4. Suria Tarigan (Department of Soil Science and Land Resource Management, Faculty of Agriculture, IPB University Bogor, Indonesia)

5. Dewi Lestari Yani Rizki (KEMITRAAN – The Partnership for Governance Reform, Jakarta, Indonesia)

6. Irendra Radjawali (KEMITRAAN – The Partnership for Governance Reform)

7. Hery Sulistio (KEMITRAAN – The Partnership for Governance Reform)

Read the full story at March 2023 issue of Forest Policy & Economics Journal

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.