Buku

Conflict of Interest (COI) Guidelines

November 2, 2023

Since its democratic transition in 1998, Indonesia has developed a series of anti-corruption laws and policies and enforcement agencies successfully investigated and prosecuted high-level individuals, including ministers, heads of institutions, lawmakers, and police generals. However, Indonesia’s efforts to tackle graft have primarily focused on outright corruption – the first element of the popular rallying cry against “corruption, collusion, and nepotism” at the time. As such, insufficient progress has been made toward tackling collusion and nepotism, behaviours that are related to conflict of interests, and form a central piece to Indonesia’s corruption prevention efforts.

Through the USAID INTEGRITAS program, KEMITRAAN and its consortium partners – Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International – Indonesia (TI-I), and the Basel Institute on Governance – are working to enhance conflict of interest (COI) policy and its implementation.
The new COI Guidelines released here build on the USAID INTEGRITAS consortium’s rich stakeholder engagement and research efforts, including the COI Gap Analysis, the consortium’s case studies, and relevant international best practices. The COI Guidelines also incorporate the topic of sextortion and are among the first COI Guidelines in Indonesia to take on the issue explicitly.

These resulting guidelines serve as an applicable reference for regulating COIs in Indonesia, covering the legal frameworks and institutional design. These COI Guidelines are designed to be technical and compact so that stakeholders can use the document at a practical level.
The development of these guidelines was led by the Basel Institute on Governance, in cooperation with KEMITRAAN, Indonesia Corruption Watch (ICW), and Transparency International Indonesia (TI-I). The original version was produced in English by the Basel Institute and was subsequently translated into Bahasa Indonesia by KEMITRAAN.

These guidelines were made possible by the support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the sole responsibility of the Basel Institute on Governance and KEMITRAAN and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.