Home / Book

Bunga Rampai:Inklusivitas di Masyarakat Adat Kumpulan Tulisan Magang Program Estungkara

UNDUH

Puji syukur kita panjatan pada Tuhan Pencipta Alam, yang mempertemukan kita melalui pengalaman magang mahasiswa yang tertuang dalam buku kumpulan tulisan ini. Pengalaman dan pembelajaran berharga yang dituliskan melalui cerita-cerita lapangan ini menjadi sangat penting sebagai bentuk kontribusi produk pengetahuan terkait masyarakat adat dan juga rekomendasi berharga bagi program Estungkara dalam pendampingan di komunitas adat.

Andi Alfian, salah satu peserta magang di tahun 2022 menuliskan cerita bagaimana masyarakat adat Cindakko di Kabupaten Maros menjaga relasi antara manusia, dan leluhur melalui sejumlah rangkaian ritual. Andi melakukan magang dalam menyusun thesisnya yang berjudul “Eco-relational Citizenship: Perspectives from Bara and Cindakko Indigenous Communities of Sulawesi, Indonesia” yang kemudian meraih Netherlands Thesis Prize 2023 sebagai thesis terbaik.

Selain itu juga tulisan-tulisan dari Diana Mayasari yang menggali praktik-praktik baik komunitas adat Mentawai seperti konsep Uma sebagai bentuk solidaritas komunitas adat Mentawai, serta praktik pengobatan masyarakat adat Mentawai melalui peran Sikerei yang dianggap sebagai tabib dalam komunitas adat Mentawai. Program magang yang diinisiasi KEMITRAAN melalui program Estungkara juga
memberikan ruang dan kesempatan belajar serta mengikuti aktivitas dan juga program lembaga/CSO dalam melakukan intervensi kepada komunitas adat di masing-masing wilayah. Tak hanya dilibatkan namun mereka juga dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi penyelenggaraan program di komunitas.

“Perlu menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk Lembaga/CSO. Saat ini pihak LBL tengah berupaya untuk bekerjasama dengan penyuluh Marapu di desa binaannya, seperti Desa Kalamba. Hal ini berguna agar LBL dapat merekomendasikan keterlibatan tokoh Marapu di dalam mengajarkan pendidikan Marapu berbasis praktik,” ujar Gembong Hanung dalam tulisannya.

Buku ini juga memuat pembelajaran-pembelajaran yang dapat dipetik peserta magang dalam prosesnya. Rabiyatul Adawiyah, salah satu peserta magang menyatakan bahwa lembaga-lembaga pendamping komunitas harus bisa berdiri sendiri serta tidak hanya bergerak pada level tapaknya saja, namun juga harus bergerak ke atas untuk mengadvokasi hak-hak masyarakat ke pemegang kebijakan. Ia melihat bahwa CSO mampu mengisi kekosongan ataupun celah pemerintah yang tidak mampu mengcover isu-isu yang lebih spesifik pada level tapak.

KEMITRAAN melalui Program Estungkara (kESeTaraan Untuk meNGhapus KetidakAdilan dan diskRiminAsi) berupaya mendorong kesetaraan dan menghapus diskriminasi, khususnya bagi perempuan adat, penyandang disabilitas, dan anak di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam mewujudkan hal ini, tentunya peran banyak pihak sangat dibutuhkan, salah satunya dari sisi akademisi dalam menggali nilainilai inklusi sosial di komunitas adat dalam menjadi produk pengetahuan untuk pembelajaran lebih lanjut.

Terkait hal ini, melalui program magang ini, KEMITRAAN menyediakan ruang belajar bagi mahasiswa untuk melihat kondisi serta berinteraksi langsung di masyarakat adat melalui kegiatan live-in selama kurang lebih dua bulan. Melalui program ini juga mereka dapat mempraktikan ilmu dan keahlian masing-masing untuk dapat dituangkan dalam konteks komunitas adat. Hal ini kemudian terlihat dalam tulisan-tulisan peserta magang dengan ragam teori yang kemudian menjadi sumbangsih produk pengetahuan bagi program Estungkara.

Selamat membaca.
Moch. Yasir Sani
Manager Program Kemitraan

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

2016

In March 2016, KEMITRAAN received international accreditation from the Adaptation Fund. The Adaptation Fund Board, in its 27th meeting, decided to accredit KEMITRAAN as National Implementing Entity (NIE) from the Adaptation Fund. KEMITRAAN is the first and only Indonesian institution to be accredited as a NIE Adaptation Fund in Indonesia.

2003

In 2003, KEMITRAAN became an independent legal entity registered as a Non-Profit Civil Partnership. At that time, KEMITRAAN was still a program managed by UNDP until the end of 2009. Since the beginning of 2010, KEMITRAAN took over full responsibility and accountability for the programs and their development.

2000-2003

KEMITRAAN played a crucial role in supporting the development of legislation to establish the KPK. This was followed by steps to support the Government and DPR in selecting competent commissioner candidates and also supporting civil society groups to critically monitor the selection process. After the commissioners were appointed, they asked KEMITRAAN to help with the institutional design and initial recruitment of the KPK, as well as play the role of donor coordinator. It is clear that KEMITRAAN plays a key role in supporting the Corruption Eradication Commission to develop the capacity and strategies needed to work as effectively as possible.

1999-2000

The Partnership for Governance Reform, or KEMITRAAN, was founded in 2000 following Indonesia’s first free and fair general election in 1999. This historic election is an important step in Indonesia’s efforts to move away from an authoritarian past towards a democratic future. PARTNERSHIP was established from a multi-donor trust fund and is managed by United Nations Development Programme (UNDP) with a mandate to advance governance reform in Indonesia

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.