Police Governance Index

Description

The Indonesian National Police Governance Index (ITK) is designed to measure the performance and achievements of the Police Bureaucratic Reform Program. It encompasses innovative general and regional policies as well as the performance of Indonesian National Police (Polri) human resources. Rewards and sanctions are given to Provincial Police (Polda) and Precinct Police (Polres) based on the governance index (ITK) achieved. Globally, Polri is the only police institution that adopts an index method with different units of analysis for Polres and Polda.

The uniqueness of the Indonesian National Police Governance Index lies in its participatory process, conducted by KEMITRAAN as an external institution to Polri. All components, including officials at Police Headquarters, Kapolri’s expert advisors, the National Police Commission, citizens, media, academics, and KEMITRAAN, are involved in the assessment.

ITK serves as a tool to measure the performance and achievements of the Police Bureaucratic Reform Program using seven principles of good governance for the police: competence, responsiveness, behavior, transparency, fairness, effectiveness, and accountability, in an objective and comprehensive manner.

Achievements

In 2016, KEMITRAAN collected data from 31 Polda across Indonesia. In 2015, Polri and KEMITRAAN published the assessment results from 12 divisions at the Polda level, including the community guidance unit (Binmas), traffic control (Lantas), police intelligence (Intelkam), Marine Police (Polair), general criminal investigation (Reskrimum), special criminal investigation (Reskrimsus), narcotics-related crime investigation (Resnarkoba), crime prevention (Sabhara), and Human Resources (SDM) across regional police levels.

Ongoing assessments have been conducted for data collection in the ITK Project, while KEMITRAAN and Polri reviewed 12 divisions at Police Headquarters (Mabes Polri). Based on the assessments over the past three years (2015-2018), KEMITRAAN found that the core function of harkamtibmas (maintaining security and public order) consistently scored lowest on the principles of competence, justice, and accountability at both Polda and Polres levels.

However, in 2017, the harkamtibmas function scored the highest in marine areas, border regions, and high-conflict-risk zones. In conclusion, the quality of police personnel and organizational systems, from input-process-output to outcome-impact stages, remains a critical issue in the Police Bureaucratic Reform.

Project Period
2015–2021

Implementing Partner
Polri

Location
Indonesia

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.