Human Rights Defenders Protection Program for Sustainable Development

Description

Indonesia has moved forward after the reformation towards a progressive phase in the respect, protection and fulfillment of human rights. There are at least 14 international covenants on the protection of human rights that have been ratified by the Indonesian government. Four RANHAMs (National Action Plans on Human Rights) have been established to strategize more progressive human rights protection in Indonesia.

However, the post-reform Indonesian government has focused more on strengthening structures through the issuance of regulations and the establishment of human rights protection institutions instead of focusing on enforcement. In fact, human rights defenders are the most vulnerable actors facing various forms of violence including threats, torture, abduction and murder. This condition is even more distressing because attacks and threats against human rights defenders are carried out in a seemingly legal manner through criminalization, which in recent cases shows that most of them occur to environmental activists and journalists.

Measures to protect human rights defenders are urgently needed. Unfortunately, the existing legal framework in Indonesia does not yet clearly accommodate mechanisms to protect human rights defenders or related matters. Through an agreement made between KEMITRAAN and the Royal Netherlands Embassy, a series of actions aimed at strengthening the protection of human rights defenders in the environmental sector in Indonesia are carried out through this project. The strategic focus of the project is to (1) improve policies, (2) improve human rights protection mechanisms and (3) increase the capacity of civil society working in the sector.

Key Achievements

The project has completed a study on various cases of violations against human rights defenders in the environmental sector across Indonesia. The study is relevant for informing basic program and advocacy strategies. The study also supports the formulation of a Human Rights Defenders Knowledge System (HRDKS).

KEMITRAAN has also recruited four civil society organizations to collaborate in advocating for two previously identified policies, namely the Minister of Environment and Forestry Regulation (Permen LHK) and the SOP for human rights defenders at Komnas HAM. For advocacy purposes, KEMITRAAN has identified key personnel in relevant institutions who will be involved during program implementation.

Donor

Government of the Netherlands

Project Period

November 2018-November 2021

Implementing Partner

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Imparsial, Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers)

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.