Expression of Interest for Experts and Project Staff – Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) Project | East Kalimantan & Riau Province

About the Program

The Mangrove for Coastal Resilience (M4CR) Project is an initiative of the Government of Indonesia aimed at supporting the implementation of sustainable mangrove ecosystem management policies, comprehensive conservation efforts, and strengthening multi-sectoral coordination platforms at both national and sub-national levels. The program also promotes engagement with key stakeholders, including Civil Society Organizations (CSOs) and the private sector, to achieve integrated, effective, and equitable mangrove governance.

Through this collaborative approach, mangrove conservation is expected not only to contribute to environmental protection but also to enhance the economic and social well-being of coastal communities that depend on these resources.

The M4CR Project operates at the grassroots level using a participatory village development approach, aiming to promote sustainable mangrove management and community economic empowerment through the development of Mangrove Management Villages (Desa Mandiri Peduli Mangrove – DMPM).

KEMITRAAN will participate in the selection process for the implementation package of the M4CR Project, particularly for the DMPM component in East Kalimantan and Riau Provinces. In this regard, KEMITRAAN invites expressions of interest from qualified experts and staff who are interested in contributing to the implementation of this project.

Purpose of the Expression of Interest

This call aims to identify potential candidates with relevant expertise and experience to support the effective, participatory, and sustainable implementation of the DMPM program.

Duty Station

  • East Kalimantan
  • Riau

Positions Available

A. Managerial and Expert Level

  • Project Manager / Team Leader / Coordinator
  • Village Development Expert
  • Participatory Mapping Expert
  • Non-Litigation Expert / Mediator
  • Social Forestry and Tenurial Expert

B. Technical Assistant Level

  • Public Policy Assistant
  • Village Document Assistant
  • GIS Assistant

C. Operational and Support Level

  • Secretary
  • Admin Staff
  • Institutional Staff
  • Supporting Staff

General Scope of Work

  • Facilitate the planning and implementation of the DMPM program at the village level
  • Support the integration of mangrove rehabilitation into village development planning documents
  • Conduct community facilitation and institutional strengthening activities
  • Coordinate with stakeholders at local and national levels
  • Prepare and submit progress reports in accordance with project standards

General Qualifications

  • Minimum educational background relevant to the applied position (High School/Diploma/Bachelor’s/Master’s degree)
  • Relevant professional experience (minimum 1–5 years depending on the position)
  • Strong communication, coordination, and teamwork skills
  • Understanding of village development, community empowerment, and/or natural resource management
  • Willingness to be based at the assigned locations
  • Not currently engaged in any contractual obligations with other institutions

Preferred Qualifications

  • Candidates originating from or based in East Kalimantan or Riau Provinces
  • Experience working with government programs or non-governmental organizations
  • Relevant certifications or professional portfolios

How to Apply

Interested candidates are invited to submit:

  • Expression of Interest Letter
  • Latest Curriculum Vitae (CV)

Application deadline: Tuesday, April 7, 2026

Further details on specific roles, responsibilities, and qualifications are available in the attached Terms of Reference (ToR) below.

Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.