Adaptation Fund Programme

21 Mar 2019 – 31 Dec 2023

Welcome to Adaptation Fund Programme

The Adaptation Fund (AF) is an international financing institution that supports developing countries in implementing climate change adaptation actions. Since 2016, KEMITRAAN has served as the National Implementing Entity (NIE) and is the only non-profit organization in Indonesia accredited by the AF. This accreditation is the result of collaboration between the Adaptation Fund and the Directorate General of Climate Change Control of the Ministry of Environment and Forestry (Dirjen PPI KLHK) as the Designated Authority (DA).

KEMITRAAN has been mandated as the National Implementing Entity (NIE) to channel and manage funds, as well as to supervise local organizations—referred to as Executing Entities (EE)—that carry out activities related to climate change adaptation issues in Indonesia.

Since 2019, AF–KEMITRAAN Batch 1 has collaborated with local government institutions and civil society in five provinces across Indonesia.

ABOUT PROGRAMME

Background

Climate change has escalated into a global emergency that has threatened countless lives over the past three decades. Several studies indicate a projected global temperature increase of 2.7 degrees Celsius within this century. Such a rise by the end of the century would cause extensive damage to the planet and lead to a significant increase in natural disasters.

Countries around the world, including Indonesia, have agreed to work together to reduce the impacts of climate change. One of the ways to do this is by implementing climate change adaptation programs in affected regions across Indonesia.

Objectives

The objective of the Adaptation Fund Program is to support the Government of Indonesia in reducing the impacts of climate change through a bottom-up, locally driven approach. The current program aims to enhance the adaptive capacity and role of Indonesian communities by strengthening economic resilience and sustainable livelihoods, social resilience, as well as ecosystem and landscape resilience. A collaborative and participatory approach is at the core of this program.

Areas of Implementation

The AF–KEMITRAAN Program has collaborated with Indonesian government institutions and civil society organizations across five provinces:

Pekalongan City, Central Java Province;
Saddang Watershed (DAS Saddang), South Sulawesi Province, covering Pinrang, Enrekang, Toraja, and North Toraja Regencies;
Bulukumba Regency, South Sulawesi Province;
Samarinda City, East Kalimantan Province;
Central Maluku Regency, Maluku Province.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.