Desktop Studi: Keterkaitan Hubungan/Kekerasan Seksual, Benturan Kepentingan, dan Korupsi

07 Februari 2023 – 20 Oktober 2045 Pada saat ini, muncul juga perkembangan baru tindak pidana korupsi yaitu jenis perbuatan korupsi yang melibatkan hubungan seksual, seperti meminta bayaran, menyuap dan memeras tidak dengan uang, tetapi dengan seks. Bentuk perbuatan baru tersebut, dikenal dengan bentuk korupsi seksual seperti gratifikasi seksual, suap seksual dan sextortion. Melihat perkembangan ... Desktop Studi: Keterkaitan Hubungan/Kekerasan Seksual, Benturan Kepentingan, dan Korupsi

Selengkapnya

Laporan Studi Analisa Kesenjangan Regulasi Pengelolaan Konflik Kepentingan

01 Februari 2023 -20 Oktober 2045 Konflik kepentingan (atau istilah lain sering disebut sebagai benturan kepentingan) dimaknai sebagai situasi manakala pejabat publik memiliki kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi kapasitasnya dalam mengambil keputusan untuk publik. Konflik kepentingan tidaklah sama dengan praktik koruptif. Konflik kepentingan lebih merujuk pada sebuah situasi, sedangkan praktik koruptif merupakan tindakan nyata, yang ... Laporan Studi Analisa Kesenjangan Regulasi Pengelolaan Konflik Kepentingan

Selengkapnya

Policy Brief & Laporan Riset Kebijakan Tata Kelola Penelusuran Dan Pemulihan Aset Dari Tindak Pidana Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Sampai hari ini undang-undang di Indonesia belum mengatur secara lengkap masalah ‘penelusuran dan pemulihan aset’. Permasalahan ini bahkan telah menjadi temuan UNCAC Implementation Review Mechanism (IRM) dari UNODC dan merekomendasikan kepada pemerintah republik Indonesia untuk segera membuat peraturan nasional yang memuat ketentuan yang lengkap tentang asset tracing dan asset recovery. Sayang sekali sampai dengan ditulisnya ... Policy Brief & Laporan Riset Kebijakan Tata Kelola Penelusuran Dan Pemulihan Aset Dari Tindak Pidana Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Selengkapnya

Modul Tindak Pidana Pencucian Uang & Modul Investigasi Forensik Untuk Pemulihan Aset Dari Tindak Pidana Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Kedua modul ini disusun untuk pelatihan penegak hukum dalam pemulihan aset dari tindak pidana Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.  Unduh Modul Tindak Pidana Pencucian Uang Unduh Modul Investigasi Forensik 

Selengkapnya

Padiatapa untuk Siapa?

26 Oktober 2022 – 26 Oktober 2045 Konsep Free Prior Informed Consent (FPIC) atau Padiatapa (Persetujuan Berdasarkan Informasi di Awal Tanpa Paksaan) telah berkembang sejak perang dunia kedua, dan dipromosikan untuk menyokong upaya menjamin martabat dan derajat kemanusiaan. Padiatapa pada dasarnya adalah prinsip hak asasi manusia (HAM), yang menyatakan bahwa masyarakat (adat maupun lokal) punya hak untuk ... Padiatapa untuk Siapa?

Selengkapnya

Kebebasan Berekspresi Dan Tren Penggunaan Delik Pidana

Buku ini merupakan hasil penelitian LBH Pers bekerjasama dengan KEMITRAAN dalam program Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini melihat tren pasal-pasal atau delik-delik pidana apa saja yang kerap digunakan oleh penegak hukum terhadap para pembela hak asasi manusia di isu lingkungan (environmental human rights defenders) di Indonesia dalam medio ... Kebebasan Berekspresi Dan Tren Penggunaan Delik Pidana

Selengkapnya

Buku Petaka dan Prakarsa di Sungai Saddang

2022 Berdasarkan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019, Daerah Aliran Sungai (DAS) Saddang merupakan “Daerah Aliran Sungai Prioritas di Indonesia”. DAS Saddang mengalir ke empat kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dan sebagian kecil wilayahnya terletak di Sulawesi Barat. Saat ini hampir 1 juta orang bergantung pada sumber daya yang tersedia di Ekosistem DAS Saddang ... Buku Petaka dan Prakarsa di Sungai Saddang

Selengkapnya

Membangun Dunia Tanpa Penyiksaan: Panduan Pemantauan dan Pencegahan Penyiksaan bagi Pembela HAM

Terjadinya penyiksaan tak lepas dari dampak relasi sosial-politik yang timpang, hingga dapat membelenggu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Kesenjangan kekuasaan membuat korbannya tidak mampu melindungi, mempertahankan dan bahkan mendapatkan pemulihan hak untuk dirinya sendiri. Sayangnya, praktik penyiksaan tak jarang terjadi di berbagai institusi. Bahkan temuan LBH Jakarta bekerja sama dengan KEMITRAAN (2010), mengungkap bahwa ... Membangun Dunia Tanpa Penyiksaan: Panduan Pemantauan dan Pencegahan Penyiksaan bagi Pembela HAM

Selengkapnya

Karut-Marut Bisnis Tambang dan Sawit di Pulau Sumatera dan Sulawesi

Kasus korupsi sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi salah satu faktor menurunnya kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan merugikan masyarakat baik dari sektor ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Sayangnya, fakta ini masih minim diliput oleh media karena jurnalis di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk liputan mendalam dan melakukan investigasi terkait kasus ... Karut-Marut Bisnis Tambang dan Sawit di Pulau Sumatera dan Sulawesi

Selengkapnya