Beranda / Publication

Papua dan Problematikanya

Papua, ah siapa tak kenal dengan keindahan wilayah yang bagaikan serpihan surga di bagian timur Indonesia. Papua dianugerahi hutan hujan yang sangat luas, melainkan juga keindahan alam berupa danau, pantai, perbukitan, hingga air terjun dan kebudayaan lokalnya. Tapi tahukah kamu, keindahan itu kian terancam. 

“Banyak terjadi penipuan tentang hutan Papua. Dari luar terlihat hutan yang masih lebat, tapi jika kita lihat dari atas (helikopter) kita bisa melihat banyaknya perkebunan sawit di tengah hutan wilayah terdalam yang tidak terjangkau penduduk,” kata Yokbet Merauje, Putri Agrowisata Indonesia 2021 di Webinar #BERISIK: Bincang Iklim Asik Papua yang diadakan oleh KEMITRAAN pada 5 Maret 2022. 

Tujuan diakannya webinar ini untuk menumbuhkan kesadaran, minat, dan kepedulian anak muda tentang pembangunan berkelanjutan yang pada akhirnya akan mendorong aksi anak muda dalam upaya nyata melestarikan lingkungan, khususnya di Tanah Papua.

Menurut Yokbet, isu lingkungan di Papua semakin parah. Konversi hutan Papua menjadi perkebunan sawit telah berada pada tahap kritis, sehingga memerlukan peran anak muda untuk bersama-sama menyuarakan dan memperjuangkan lingkungan. Tak hanya soal alih fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, permasalahan sampah pun menjadi isu yang serius dan harus segera ditangani. 

“Jayapura pernah mengalamai banjir bandang yang diakibatkan oleh penebangan liar di pegunungan Cyclops. Pegunungan ini adalah salah satu dearah yang menjadi sumber mata air di Jayapura, akibat penggundulan hutan dan juga masalah sampah yang tidak tertangani maka menyebabkan banjir,” lanjut Yokbet.  

Pada peringatan Hari Sampah Sedunia, Yokbet bersama dinas kebersihan setempat membersihkan Kali Acai di Jayapura. Sungai yang seharusnya menjadi daerah aliran air, saat ini justru menjadi penampung sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar menjadi salah satu faktor menumpuknya sampah di Kali Acai. “Untuk itu, pada diskusi hari ini, saya ingin mengajak masyarakat terutama anak muda untuk lebih peduli kepada lingkungan. Permasalahan ini juga bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah dan organisasi tetapi juga kita, anak muda harus mempunyai kesadaran bersama tentang lingkungan. Langkah-langkah kecil bisa dilakukan dengan membuang dan mengelola sampah yang kita produksi,” jelas Yokbet.

Tidak hanya itu, wilayah pesisir Papua pun juga mengalami kondisi yang memprihatinkan. Pengikisan pantai di Merauke akibat abrasi semakin parah. Penambangan pasir liar dianggap sebagai biang terjadinya abrasi. “Sejak tahun 2015 saya sudah terlibat dengan masyarakat adat yang bertumpu pada sektor kelautan. Mereka sangat terdampak abrasi dan jika masalah ini tidak segera diatasi, masyarakat pesisir akan tergusur karena air laut masuk ke kota,” ungkap Susana Florika salah satu lulusan School of Eco Diplomacy Yayasan EcoNusa. 

Ancaman tenggelam akibat abrasi di Papua tidak bisa dianggap remeh. Susan mengatakan wilayah pesisir ini mengalami kenaikan air laut sekitar 5 cm per tahunnya. “Saat ini, masyarakat adat berusaha menanam tanaman lokal untuk menahan abrasi. Butuh dukungan dari berbagai pihak untuk membantu masyarakat adat menyelesaikan permasalahan ini. Anak muda di Papua harus turut andil salah satunya dengan melihat lagi kearifan lokal yang ada di Papua,” lanjut Susan.

Sementara itu, Putri, salah satu peserta Webinar #BERISIKjuga menambahkan bahwa, “Peran anak muda adat dengan kearifan lokalnya bila dijalankan secara konsisten mampu menjadi solusi atas permasalahan lingkungan yang ada di Papua.” 

Dari webinar ini terlihat bahwa permasalahan lingkungan tak hanya tanggung jawab pemerintah, namun keterlibatan aktif anak muda juga menjadi kunci utama untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Saat ini merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda Indonesia untuk berkumpul, beraksi, dan mengadvokasi langkah-langkah ke depan yang wajib dilakukan untuk menjaga lingkungan dan masa depan Indonesia.

Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mulai dengan ikut dan gerak bersama komunitas anak muda Papua untuk mendapatkan info terbaru , hingga mengikuti acara-acara bertema lingkungan dan Papua. “Kita harus berjejaring dan berkolaborasi. Kamu tidak harus jadi anak kelautan untuk turun ke isu lingkungan, kamu tidak harus jadi anak teknik lingkungan untuk turun ke isu sampah. Semua profesi bisa ikut serta dalam menangani permasalahan lingkungan. Karena pemuda yang hebat adalah pemuda yang bergerak dengan hati, bukan bergerak dengan ego,” kata Abizar Ghiffary dari komunitas Divers Clean Action. 

Sementara itu, Yasir Sani selaku Manager Program BERKILAU (Bersama Kita Lestarikan Alam Papua) KEMITRAAN menyampaikan komitmennya bahwa, “Program kolaborasi anak muda #BERISIK: Bincang Iklim Asik ini akan terus berlanjut ke depannya. Isu lingkungan dan peran aktif anak muda harus terus didukung agar suara anak muda menyatu, kuat, dan bergaung,” tutupnya. 

Tonton webinar BERISIK: Bincang Iklim Asik Papua selengkapnya di bawah ini: 

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.