Beranda / Publication

Kemitraan Selenggarakan Lokalatih Perencanaan Desa Terkait Restorasi Gambut di 70 Desa Peduli Gambut

Lokalatih Perencanaan Desa Gambut

Kemitraan menyelenggarakan Lokalatih Perencanaan Desa terkait Restorasi Gambut untuk total 70 Desa Peduli Gambut Tahun 2018 yang tersebar di Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Rangkaian kegiatan lokalatih ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Desa Peduli Gambut (DPG) tahun 2018, dimana Kemitraan diberikan mandat oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) untuk mendukung pelaksanaan program DPG di 259 desa pada 4 provinsi prioritas (Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Papua). Kegiatan lokalatih ini diikuti oleh kurang lebih  280 peserta yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kelompok Masyarakat dan Fasilitator Desa Peduli Gambut.

Lokalatih Perencanaan Desa terkait Restorasi Gambut di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan di Hotel Batu Suli Internasional pada tanggal 16-17 Mei 2018. Lokalatih ini diberikan untuk perwakilan dari 46 Desa Peduli Gambut yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Lokalatih dibuka langsung oleh Ibu Merty Perwakilan Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan dihadiri oleh Dinas Pemberdayan Masyarakat Desa Kabupaten Pulang Pisau, Dinamisator BRG untuk Provinsi Kalimantan Tengah, Kelompok Ahli BRG di Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga Perwakilan CSO lokal JARI.

Penyelenggaraan pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan desa serta kelompok masyarakat di desa-desa target restorasi gambut, dan juga agar mereka mampu melakukan integrasi muatan restorasi gambut ke dalam dokumen perencanaan desa. Dengan demikian diharapkan agenda dan program restorasi gambut dapat dipastikan keberlanjutannya di tingkat desa. Dengan meningkatnya pengetahuan serta kapasitas masyarakat dan aparat pemerintahan desa tentang tahapan dan muatan perencanaan desa terkait muatan restorasi gambut, maka masyarakat akan lebih terpapar oleh kerangka regulasi penyelaras upaya restorasi gambut ke dalam pembangunan desa serta terlibat lebih aktif dalam mengawal serta mendorong pengintegrasian muatan restorasi dalam tahapan dan proses pembuatan keputusan dalam perencanaan desa.

Selama dua hari pelatihan, peserta diberikan pembekalan tentang beberapa materi dasar pada sesi diskusi pleno terkait peran Desa dalam mendorong perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta perencanaan desa partisipatif dalam konteks DPG. Setelah sesi diskusi pleno, peserta dibagi ke dalam beberapa kelas dan diajak untuk menggali lebih detil tentang teknis tahapan dan proses perencanaan serta opsi-opsi maupun peluang untuk pengintegrasian restorasi gambut ke dalam tahapan perencanaan desa.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.