Finance Officer RIMBA

I. Position Information
Job Title : Finance Officer RIMBA
Duration of Contract : 12 months (possibility to extend)
Direct Supervisor : Program Director Environment and Sustainable Governance

II. Project Context
KEMITRAAN has been requested by UNEP to assist and provide services as PMU support agency to Ministry of Land Affairs and Spatial Planning (ATR) for the Implementation Phase of RIMBA Ecosystem Connectivity Project (re: RIMBA) in three cluster of forests landscape ecosystems (i.e. Riau, Jambi and West Sumatera) in Sumatra Island. The main objective of the project is: To protect biodiversity and to increase carbon stocks across the RIMBA critical landscape of Sumatra by enhancing forest ecosystem connectivity through green economic development. Specifically, it will:

  1. Introduce the principles and build capacity in applying Green Economy practices in local government operations in three provinces and six districts, including with the private sector, to maintain and invest in natural capital such as forests, water, peatlands, protected areas, and production landscapes in the RIMBA corridor, central Sumatra.
  2. Contribute to the conservation and sustainable use of biodiversity (BD) and the maintenance of ecosystem goods and services in the RIMBA landscape corridor, central Sumatra.
  3. Support Climate Change land and forest-based mitigation (e.g. reforestation, peatland restoration) consistent with the international commitment of the Government of Indonesia (GOI) and assist in the transition to a low carbon emission development path as required under the GOI Medium Term Development Plan 2015-2019.
  4. Demonstrate an integrated approach to landscape management which enhances connectivity between globally important natural ecosystems protecting and sustaining biodiversity, climate change mitigation and adaptation, and improved land productivity.
  5. Demonstrate how sustainable forest management can deliver multiple environmental benefits, provisioning forest ecosystem services and strengthening the livelihood opportunities for forest dependent people and communities.

KEMITRAAN will provide support to the NEA to assign the PMU and PIU personnels and coordinate the implementation of the Project throughout the project cycle based on the agreed annual work plan and liaise with the NEA. In ensuring the effectiveness of project implementation KEMITRAAN will recruit a Finance Officer that will assist and coordinate the project financial management and reporting throughout the Project (PCA between UNEP and KEMITRAAN).

The Finance Officer will provide support to appropriate staff with internal and external reporting in line with KEMITRAAN’s financial policy and procedures. S/He will ensure the project is in line with KEMITRAAN’s requirement, including responsible for reporting, communication and other financial related matters of the project.

The Finance Officer will be based in Jakarta and work closely with Project Coordinator, RIMBA PMU and PIU staffs, Monitoring, Evaluation and Learning Specialist, Admin & Procurement Officer, Finance & Administration Assistants, Consultants and Advisors, Government institution (NEA), UNEP, and other staffs within KEMITRAAN’s office.

III. Functions / Key Results Expected
S/he will serve as leader and coordinator of the project team with the following responsibilities:

  • Financial Management, Reporting, and Support
  • Adminstrative Management, Reporting, and Support

IV. Recruitment Qualifications
Education:
• Bachelor’s Degree (or equivalent), preferably in Accounting; Competence and demonstrated experience in the use of computerized systems, including financial software applications is essential;
• Have general understanding on accounting and project software; Competency as Trainer or Facilitator on financial management and planning
Experience:
• At least 5 years work experience in the finance management field, preferably with UN agencies, or international NGOs;
• 3-5 years of substantial experience in finance with a demonstrated track record on financial monitoring of projects;
• Competence and demonstrated experience in the use of computerized systems, including financial software applications is essential;
• Excellent verbal and written communication skills;
• Strong interpersonal skills, attention to detail, discretion and high integrity are imperative;
• Ability and willingness to work with people of different backgrounds and to contribute constructively to a working environment based on mutual respect and trust;
• Can work in a team as well as individually, ability to work under minimum supervision.

For the complete Terms of Reference please download the following link:

https://kemitraan.or.id/wp-content/uploads/2024/06/ToR-Finance-Officer_RIMBA-PMU.pdf

To apply for this position please submit your CV and other supporting documents as required using this link https://hris.kemitraan.or.id/kemitraan-recruitment-form/ no later than July 7, 2024.  Only shortlisted candidate will be contacted.

Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.