Consultant Programme Admin Assistant

I. Position Information
Post Title: Consultant Programme Admin Assistant
Duration of contract : 3 Months
Supervisor : Finance and Grants Officer

II. Program and Organizational Context
KEMITRAAN is an organization that focuses on governance issues and has been involved in advocating to improve Indonesia's environmental policies, including issues related to climate change and the achievement of the Indonesia National Determined Contribution (NDC) to reduce GHG emissions by 26% with the BAU scheme and 41% with international support. In the assistance provided in terms of handling climate change issues, the Partnership cooperates with central and local governments as well as the involvement of partners in carrying out activities related to climate change mitigation and adaptation actions.
KEMITRAAN as a non-governmental organization that has long been involved in the process of supporting the Indonesian National Government in controlling climate change and climate change impact has now been selected as a National Implementing Entity (NIE) for the Adaptation Fund. Currently, KEMITRAAN is mandated to manage 6 Project Adaptation Funds with intervention areas located in coastal areas, watersheds, and urban centers (Rural and Urban) that are affected by climate change. KEMITRAAN will support the affected local communities and stakeholders by assisting in mitigation and adaptation to climate change.
In order to run this program, KEMITRAAN is looking for a Programme Admin Assistant. Under the direct supervision of the Finance officer and the guidance of the Program Manager, the Programme Admin Assistant is primarily responsible for supporting the implementation of administration and financial operational strategies and complies with the processes and procedures of KEMITRAAN and donors.

III. Functions and Key Results Expected
Summary of Key Functions

  1. Administration and implementation of the programme operational strategies
  2. Administration of report, correspondence and related documents
  3. Management of travel and meeting arrangements
  4. Procurement and logistical services
  5. Implementation of financial operational strategies
  6. Payment, receiving and petty cash management
  7. Update the Project Tracking System and project proposal activity

IV. Recruitment Qualifications
Education and Skill : Minimum D3 in Accounting, Business or Public Administration, or other major with relevant working experiences in the financial and administrative nature of works.
Experience : Have good knowledge and relevant experience (two years at the minimum) in financial and administrative matters.
Fluency in English and Bahasa Indonesia.

To apply for this position please submit your CV and other supporting documents as required using this link https://hris.kemitraan.or.id/kemitraan-recruitment-form/ no later than December 10, 2023. Only shortlisted candidate will be contacted.

https://kemitraan.or.id/wp-content/uploads/2023/11/TOR-Project-Assistant.pdf

Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.