Beranda / Publication

Prevent Procurement Corruption, USAID-INTEGRITY and LKPP Develop Corruption Risk Index

JAKARTA – In order to improve integrity in the goods and services procurement sector, KEMITRAAN in collaboration with the Government Procurement Policy Agency (LKPP) developed a corruption risk index. Currently, the process has reached the Corruption Risk Index Validation Test stage. The event, which took place at Ashley Hotel Jakarta on Tuesday (15/10/2024), was attended by 55 participants, including procurement staff from various ministries and local government agencies. The purpose of the event was to test the Corruption Risk Index instrument developed to detect corruption risk indicators in public procurement processes.

Corruption in public procurement has become one of the most prevalent cases in Indonesia. Between 2015 and 2022, the Corruption Eradication Commission (KPK) reported more than 200 cases of procurement-related corruption, causing state losses of more than IDR 10 trillion. The Corruption Risk Index, developed by LKPP with the support of the INTEGRITAS Program, aims to address this issue by providing a structured system to detect and prevent corrupt practices.

Raden Ari Widianto, Director of Legal Issues Handling at LKPP, emphasized the importance of this initiative. With the index, the potential for corruption, especially in the procurement sector, can be immediately minimized.

“The Corruption Risk Index is an important tool in our fight against corruption. By identifying potential risks early, we can take proactive steps to prevent corruption in public procurement. This validation test phase is very important to ensure the reliability and effectiveness of the instrument,” he explained.

Lensi Mursida, Chief of Party of USAID INTEGRITAS said the same thing. Lensi said, the development of the Corruption Risk Index will save the state budget from potential corruption and leakage due to ineffective and inefficient use.

“We from KEMITRAAN as the INTEGRITAS Program Lead and LKPP affirm our joint commitment to transparency and accountability. The Corruption Risk Index is not only a prevention tool, but also a symbol of our dedication to ensuring that public resources are used responsibly and for the benefit of society.”

The INTEGRITAS program supported by USAID has significantly contributed to the fight against corruption, particularly in the public procurement sector. With the development of the Corruption Risk Index, INTEGRITAS is helping to strengthen systems that detect potential corruption early on, so that preventative measures can be taken immediately. This is part of a broader effort to ensure that the procurement process in the public sector is transparent and accountable, and free from corrupt practices.

The results of this validation test will form the basis for refining the instrument, with a planned follow-up to implement the index across the national procurement system. It is hoped that this effort will strengthen the anti-corruption foundations of Indonesia.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.