Beranda / Publication

KEMITRAAN Invites Youth to Reject Money Politics in the 2024 Regional Elections

JAKARTA – In collaboration with Kopel Jabodetabek, LPM Didaktika of the State University of Jakarta (UNJ), and IDEA, KEMITRAAN hosted a public discussion titled Resisting the Temptation of Money Politics: Youth Strategies for Sustainable Democracy. The event took place at the UNJ campus in Rawamangun, East Jakarta, on Wednesday (20/11/2024).

The discussion aimed to equip young people, particularly students, with the knowledge and determination to resist money politics ahead of the 2024 Regional Elections scheduled for November 27. This initiative is expected to fortify youth against the increasingly rampant influence of money politics.

The event opened with a speech by KEMITRAAN’s Executive Director, Laode M. Syarif, who emphasized the critical role of young people, especially students, as the backbone of Indonesia’s democracy. Syarif highlighted past instances where youth played a pivotal role in protecting democracy, such as during widespread demonstrations opposing the revision of the Regional Election Law that contradicted a Constitutional Court ruling.

“The repeal of the DPR’s attempt to revise the law was a result of massive student demonstrations across Indonesia. This shows that young people are the guardians of democracy. You must keep raising your voices against any threats to democracy, including the scourge of money politics,” said Syarif.

UNJ lecturer Ubedillah Badrun echoed this sentiment, stressing the urgent need for youth to combat money politics, which he described as a major threat to democratic practices in Indonesia. According to Ubedillah, the normalization of money politics has led to numerous politicians and regional leaders being implicated in corruption cases as they misuse state budgets to recover campaign funds spent during elections.

“We see the consequences now—many politicians are entangled in corruption because of money politics. This harms society as a whole,” he remarked.

Similarly, Zahra Pramuningtyas, Editor-in-Chief of LPM Didaktika and one of the discussion’s speakers, called on her peers to actively resist money politics. Zahra highlighted how youth are among the primary victims of money politics. The election of politicians who perpetuate such practices undermines the future of young people, particularly in terms of access to affordable and quality education, as public funds are often misappropriated to repay political debts.

“As young people, we must care. Don’t turn a blind eye. Youth make up the majority of voters in the 2024 Regional and General Elections. We must take a firm stand against money politics,” Zahra urged.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.