Home / Publication

Kabar RBP GCF REDD+ Sulteng Output 2

27 August, 2025 Admin

Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menjadi provinsi kelima yang mendapatkan insentif dana karbon sebesar 2,8 juta USD bagian dari skema Result Based Payment Green Climate Fund (RBP-GCF). Dana tersebut menjadi peluang bagi Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperkuat tata kelola kehutanan, memastikan perlindungan terhadap keberadaan 4,27 juta Ha serta merehabilitasi hutan yang rusak akibat aktivitas illegal. 

Dalam pelaksanaannya, KEMITRAAN mendapatkan kepercayaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengawal dan bekerjasama dengan Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup serta Bappeda selaku penerima manfaat langsung dari dana RBP dalam menjalankan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui perbaikan tata kelola hutan lestari, peningkatan resiliensi, dan penghidupan masyarakat yang berkelanjutan. 

Kegiatan pada Dinas Kehutanan selaku penerima 70% dari total dana 2,8 Juta USD akan fokus pada penguatan unit UPT KPH dan Tahura yang lokasinya tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota se-Sulawesi Tengah. Patroli hutan merupakan salah satu kegiatan utama, tujuannya untuk menekan tindak kejahatan yang merusak hutan dan berpotensi menghasilkan produksi emisi karbon. 

Sementara di Dinas Lingkungan Hidup, kegiatan utamanya ada pada pembentukan 20 Program Kampung Iklim (Proklim) baru. Upaya ini untuk mendukung target pemerintah Provinsi yang ingin mencapai pembentukan 500 Proklim serta 20.000 Proklim secara nasional. 

Sementara Bappeda akan memusatkan kegiatan-kegiatannya pada penguatan regulasi serta melakukan kajian strategis seperti pengkajian ulang inventarisasi gas rumah kaca (GRK), penyusunan rencana aksi mitigasi yang terarah, pengembangan kebijakan dan peraturan yang mendukung, serta peningkatan kapasitas kelembagaan, termasuk perubahan paradigma kerja sesuai dengan Surat Edaran Dirjen PPI No. 1 Tahun 2024. 

Sebagai organisasi independen yang mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, KEMITRAAN tidak hanya akan fokus memastikan aktivitas yang dilakukan berkualitas, melainkan juga akan mengarusutamakan prinsip governance dalam setiap prosesnya, seperti partisipasi multipihak, transparansi serta akuntabilitas program. 

Yuk unduh Edisi perdana 1-31 Agustus 2025 Newsletter RBP GCF REDD+ Sulteng Output 2 di bawah ini

RBP – Newsletter -3Unduh

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

Back

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

Back

2016

In March 2016, KEMITRAAN received international accreditation from the Adaptation Fund. The Adaptation Fund Board, in its 27th meeting, decided to accredit KEMITRAAN as National Implementing Entity (NIE) from the Adaptation Fund. KEMITRAAN is the first and only Indonesian institution to be accredited as a NIE Adaptation Fund in Indonesia.
Next
Back

2003

In 2003, KEMITRAAN became an independent legal entity registered as a Non-Profit Civil Partnership. At that time, KEMITRAAN was still a program managed by UNDP until the end of 2009. Since the beginning of 2010, KEMITRAAN took over full responsibility and accountability for the programs and their development.
Next
Back

2000-2003

KEMITRAAN played a crucial role in supporting the development of legislation to establish the KPK. This was followed by steps to support the Government and DPR in selecting competent commissioner candidates and also supporting civil society groups to critically monitor the selection process. After the commissioners were appointed, they asked KEMITRAAN to help with the institutional design and initial recruitment of the KPK, as well as play the role of donor coordinator. It is clear that KEMITRAAN plays a key role in supporting the Corruption Eradication Commission to develop the capacity and strategies needed to work as effectively as possible.
Next
Back

1999-2000

The Partnership for Governance Reform, or KEMITRAAN, was founded in 2000 following Indonesia’s first free and fair general election in 1999. This historic election is an important step in Indonesia’s efforts to move away from an authoritarian past towards a democratic future. PARTNERSHIP was established from a multi-donor trust fund and is managed by United Nations Development Programme (UNDP) with a mandate to advance governance reform in Indonesia
Next
Back

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali