Home / Publication

INKLUSI DAY 2024: Dorong Nilai Inklusi Sosial di Masyarakat Adat dan Penghayat Marapu

KEMITRAAN sebagai mitra program INKLUSI melalui program Estungkara bertujuan mendorong pemenuhan hak kewarganegaraan bagi kelompok adat khususnya perempuan, anak dan disabilitas. Berbagai strategi intervensi akan dilakukan untuk mendorong kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan ekonomi, penguatan kapasitas dan pendidikan kritis agar perempuan adat setara dengan kaum laki-laki dalam tatanan masyarakat.

Salah satu kegiatan besar tahunan yang terselenggara pada tanggal 17-22 September 2024 adalah Inklusi Day yang melibatkan pemerintah, CSO dan masyarakat adat. Lembaga Bumi Lestari (LBL), sebagai salah satu mitra pelaksana program Estungkara menjadi pelaksana kegiatan Inklusi Day di Desa Kalamba, Desa Ndapayami, Desa Mbatakapidu, dan Desa Wanggameti, Sumba Timur. LBL saat ini mendampingi sejumlah desa dengan berfokus dalam mendorong terbentuknya kelompok-kelompok wanita tani sebagai upaya mendorong kemandirian perempuan adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta penguatan kelompok disabilitas melalui forum-forum disabilitas. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu topik dalam sharing pembelajaran praktik baik dalam rangkaian kegiatan Inklusi Day.

“Inklusi Day merupakan perayaan keberhasilan untuk menampilkan beberapa praktik baik dan kisah sukses dari program Estungkara yang melibatkan komunitas masyarakat adat untuk meningkatkan perspektif keadilan gender dan keterlibatan kelompok marginal dalam pengelolaan sumber daya alam,” Laode M. Syarif, Direktur Eksekutif KEMITRAAN.

Dalam penyelenggaraan Inklusi Day, KEMITRAAN dan LBL turut melibatkan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam persiapannya. Bupati Sumba Timur sangat mendukung penyelenggaraan event ini. Perayaan Inklusi Day ini bukan hanya sekedar acara seremonial, tetapi merupakan wujud nyata komitmen kita dalam mendukung keberagaman dan inklusivitas, khususnya bagi masyarakat adat.

“Kami dari Pemerintah setempat mendukung penyelenggaraan Inklusi Day sebagai pembelajaran antar CSO dan komunitas terkait tradisi, adat istiadat, juga sebagai ruang kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam mewujudkan kesetaraan hak dan pengakuan identitas masyarakat adat,” ujar Drs. Khristofel Praing, Bupati Sumba Timur.

Ia pun menambahkan kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen kita dalam mendukung keberagaman dan inklusivitas di kalangan masyarakat adat. Inklusi Day bertujuan untuk wadah pembelajaran bersama dan memperkenalkan kepada sejumlah pihak tentang bagaimana masyarakat adat dan penghayat kepercayaan Marapu di Sumba Timur mempraktikkan adat, budaya, dan kearifan lokal dalam mendukung kesetaraan gender, inklusi sosial, dan perlindungan hak-hak komunitas.

Desa Kalamba, salah satu wilayah penyelenggaraan Inklusi Day, menghadapi berbagai tantangan modernisasi yang mengancam keberlangsungan budaya lokal. Melalui dukungan program Estungkara, masyarakat desa tersebut berhasil memperkuat ekonomi komunitas dan melakukan advokasi untuk hak-hak adat.

Salah satu kader desa Kalamba, Hoki Halemang, mengatakan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender adalah dengan memberikan pelatihan gender kepada laki-laki yang menjadi kepala keluarga. Menurutnya, pendidikan soal gender tidak bisa diberikan hanya kepada perempuan saja, tetapi laki-laki juga perlu diberikan edukasi yang sama.

“Di desa Kalamba, suami masih menjadi pengambil keputusan yang paling besar. Percuma saja kalau misalnya ibu-ibu diberikan pelatihan kapasitas ekonomi dan gender melalui wadah forum, tapi dia tidak diizinkan oleh suaminya untuk aktif berkegiatan terlalu banyak diluar rumah. Sama saja, perempuan tidak berpartisipasi secara penuh juga,” jelasnya.

Stepanus L. Paranggi, Direktur LBL, menekankan pentingnya Inklusi Day dalam memperkuat posisi masyarakat adat di berbagai aspek kehidupan. Menurutnya, pelaksanaan Inklusi Day sangat relevan sebagai upaya memperkuat suara masyarakat adat dalam menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan budaya.

Dengan tema “Wujudkan Inklusi Sosial di Masyarakat Adat dan Penghayat Marapu Melalui Penguatan Budaya, Pengetahuan Adat, dan Kearifan Lokal”, acara ini menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai luhur di tengah pembangunan, tanpa meninggalkan kelompok marginal.

“Sejak Indonesia merdeka, baru kali ini ada event nasional di desa kami. Ini merupakan penghormatan besar bagi masyarakat adat,” tambah Jhon Kembi, tokoh adat Desa Wanggameti.

Dari acara Inklusi Day 2024 ini, menjadi simbol komitmen bersama dalam mewujudkan inklusi sosial dan kesetaraan hak bagi masyarakat adat, khususnya perempuan dan kelompok rentan, melalui kekuatan budaya dan kearifan lokal di masyarakat adat Marapu. Sebanyak 27 peserta yang terdiri atas mitra program Estungkara, 9 kepala desa dari 7 provinsi, dan masyarakat adat turut hadir dan menggunakan kesempatan ini untuk belajar dan memberikan masukan sesuai dengan semangat dan tujuan cross learning Inklusi Day.

“Saya banyak belajar dari masyarakat adat disini bagaimana mereka mengelola pengetahuan lokalnya dan tetap teguh mempertahankannya, kiranya hal baik yang saya dapat dari proses ini juga bisa saya bawa ke daerah saya dan mendukung pembangunan di daerah saya di Desa Pilang Kalimantan Tengah,” ujar Rusli, Kepala Desa Pilang.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

2016

In March 2016, KEMITRAAN received international accreditation from the Adaptation Fund. The Adaptation Fund Board, in its 27th meeting, decided to accredit KEMITRAAN as National Implementing Entity (NIE) from the Adaptation Fund. KEMITRAAN is the first and only Indonesian institution to be accredited as a NIE Adaptation Fund in Indonesia.

2003

In 2003, KEMITRAAN became an independent legal entity registered as a Non-Profit Civil Partnership. At that time, KEMITRAAN was still a program managed by UNDP until the end of 2009. Since the beginning of 2010, KEMITRAAN took over full responsibility and accountability for the programs and their development.

2000-2003

KEMITRAAN played a crucial role in supporting the development of legislation to establish the KPK. This was followed by steps to support the Government and DPR in selecting competent commissioner candidates and also supporting civil society groups to critically monitor the selection process. After the commissioners were appointed, they asked KEMITRAAN to help with the institutional design and initial recruitment of the KPK, as well as play the role of donor coordinator. It is clear that KEMITRAAN plays a key role in supporting the Corruption Eradication Commission to develop the capacity and strategies needed to work as effectively as possible.

1999-2000

The Partnership for Governance Reform, or KEMITRAAN, was founded in 2000 following Indonesia’s first free and fair general election in 1999. This historic election is an important step in Indonesia’s efforts to move away from an authoritarian past towards a democratic future. PARTNERSHIP was established from a multi-donor trust fund and is managed by United Nations Development Programme (UNDP) with a mandate to advance governance reform in Indonesia

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.