Beranda / Publication

Anti-Corruption Festival: It’s Time for Young People to Speak Up Against Corruption

MAKASSAR – KEMITRAAN, in collaboration with the Anti-Corruption Committee (ACC), held the Anti-Corruption Festival at the ACC office courtyard in Makassar on Sunday, December 8, 2024. The event, part of the International Anti-Corruption Day (Hakordia) commemoration, brought youthful energy to the fight against corruption, despite heavy rainfall.

Young people from diverse backgrounds, including representatives of youth with disabilities, religious groups, and students from various universities in Makassar, attended the festival. During his opening remarks, Danardono Siradjudin, INTEGRITAS Program Manager at KEMITRAAN, emphasized the crucial role of youth in combating corruption.

“Young people are the new hope. The future of the anti-corruption movement is in their hands,” said Danar.

The event continued with a panel discussion featuring two young legislators from the South Sulawesi Regional Legislative Council (DPRD), Anarchie Arus Bakti and Andi Tenri Abeng Salangketo, alongside representatives from the Youth Integrity Center (YIC), Noor Adelia and Ali Asrawi Ramadhan, a researcher at ACC.

The discussion explored the role of youth in eradicating corruption. Bakti and Tenri shared their experiences as young legislators overseeing budget processes in the South Sulawesi DPRD. Bakti highlighted the determination of young legislators to fight corruption.

“As young individuals, we are eager to contribute directly to combating corruption, and we strive to incorporate this commitment into our daily legislative duties,” said Bakti.

Tenri echoed these sentiments, sharing how her role as a legislator often involves addressing corruption concerns, particularly during budget oversight.

“As legislators, we maximize our role in ensuring accountability in the budgeting process within the DPRD,” Tenri explained.

Adelia from YIC underscored the importance of civil society’s role in fighting corruption, recounting her experience monitoring procurement processes. She revealed instances of inflated budgets leading to substandard goods with unreasonably high prices, resulting in significant public losses.

She argued that corruption is often perceived as distant from youth, but in reality, it deeply affects their daily lives. For instance, poor educational facilities due to embezzled construction funds are a direct consequence of corruption, which disproportionately impacts young people.

“That’s why we must and should get involved in the fight against corruption. Young people are among those most affected by it,” said Adelia.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.