Home / Proposal

Call for Proposal: Konsultan Pengembangan Bisnis, Inovasi Kuliner, Pendampingan Kelompok Pengelola Ekowisata Mangrove di Kota Pekalongan

19 February, 2024 Admin

Kota Pekalongan, sebagai kota pesisir dengan kekayaan potensi wisata bahari dan warisan budaya batik yang kaya, memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Salah satu potensi pariwisata yang perlu ditingkatkan adalah ekowisata mangrove di wilayah pesisir Kota Pekalongan. Namun, pengembangan ekowisata ini memerlukan perencanaan bisnis yang matang,inovasi ekonomi lokal, pengembangan kuliner serta pendampingan kelompok pengelola, dengan mempertimbangkan lingkungan, agar dapat berkontribusi secara positif terhadap ekosistem pesisir dan ekonomi masyarakat setempat. Kota Pekalongan memiliki potensi pariwisata yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik. Saat ini, kota ini dikenal sebagai kota batik dan memiliki pantai yang dapat menjadi daya tarik wisata. Namun, beberapa tantangan seperti banjir di wilayah pesisir dan akses yang terhambat menghambat pengembangan pariwisata ini.

Program Adaptation Fund (AF) Pekalongan berkomitmen untuk mengembangkan ekowisata berbasis komunitas yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang, dengan memperhatikan kesetaraan gender dan pemberdayaan kelompok rentan. Untuk mencapai tujuan ini, perencanaan ekowisata mangrove di Kota Pekalongan telah dilakukan, dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan telah dilaksanakan.

Dalam konteks pengembangan Pekalongan Mangrove Park, ada kebutuhan untuk mengintervensi dan mengelola kawasan ekowisata ini sesuai dengan konsep desain pengembangan yang telah disusun oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Pekalongan. Diperlukan manajemen plan, pendampingan pengembangan ekowisata, dan pemanfaatan berkelanjutan berbasis masyarakat untuk merencanakan bisnis dan pengelolaan Pekalongan Mangrove Park baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Agar program/kegiatan ini berjalan baik, KEMITRAAN PMU AF Pekalongan melalui Program AF Pekalongan membutuhkan konsultan ahli (expert consultant) atau lembaga yang mendukung dalam Pengembangan Bisnis, Pendampingan Kelompok Pengelola Ekowisata Mangrove, dan inovasi kuliner untuk mengikuti tender/lelang :

Nama Program:
Konsultan Pengembangan Bisnis, Inovasi Kuliner, Pendampingan Kelompok Pengelola Ekowisata Mangrove di Kota Pekalongan

Lokasi Program:
1. Pekalongan Mangrove Park, Kelurahan Kandang Panjang
2. Kelurahan Degayu

Calon Peserta Tender diminta untuk mengikuti rapat penjelasan/aanwidjing yang akan dilaksanakan secara online/daring tanggal 27 Februari 2024 pukul 10.00 WIB. Calon Peserta Tender yang akan mengikuti tender/lelang mengajukan Surat Pernyataan Minat (LoI) melaui e-mail selambat-lambatnya tanggal 26 Februari 2024 pukul 13.00 WIB atau 1 (satu) hari sebelum pertemuan aanwijzing ke alamat email di bawah ini:

procurement@kemitraan.or.id
dan cc ke :
niknik.jatnika@kemitraan.or.id
zulfadhli.prasetyo@kemitraan.or.id

Dokumen terkait:

Call for Proposal

Undangan

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

Back

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

Back

2016

In March 2016, KEMITRAAN received international accreditation from the Adaptation Fund. The Adaptation Fund Board, in its 27th meeting, decided to accredit KEMITRAAN as National Implementing Entity (NIE) from the Adaptation Fund. KEMITRAAN is the first and only Indonesian institution to be accredited as a NIE Adaptation Fund in Indonesia.
Next
Back

2003

In 2003, KEMITRAAN became an independent legal entity registered as a Non-Profit Civil Partnership. At that time, KEMITRAAN was still a program managed by UNDP until the end of 2009. Since the beginning of 2010, KEMITRAAN took over full responsibility and accountability for the programs and their development.
Next
Back

2000-2003

KEMITRAAN played a crucial role in supporting the development of legislation to establish the KPK. This was followed by steps to support the Government and DPR in selecting competent commissioner candidates and also supporting civil society groups to critically monitor the selection process. After the commissioners were appointed, they asked KEMITRAAN to help with the institutional design and initial recruitment of the KPK, as well as play the role of donor coordinator. It is clear that KEMITRAAN plays a key role in supporting the Corruption Eradication Commission to develop the capacity and strategies needed to work as effectively as possible.
Next
Back

1999-2000

The Partnership for Governance Reform, or KEMITRAAN, was founded in 2000 following Indonesia’s first free and fair general election in 1999. This historic election is an important step in Indonesia’s efforts to move away from an authoritarian past towards a democratic future. PARTNERSHIP was established from a multi-donor trust fund and is managed by United Nations Development Programme (UNDP) with a mandate to advance governance reform in Indonesia
Next
Back

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali