Home / Proposal

Call for Proposal: Kontraktor Pelaksana Konstruksi Bangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Di Kota Pekalongan

3 April, 2024 Admin

KEMITRAAN melalui skema pendanaan Adaptation Fund (AF) saat ini sedang menjalankan program melalui pendekatan 3S (Melindungi-Mempertahankan-Melestarikan) menuju Ketahanan Iklim Kota Pekalongan. Salah satu permasalahan yang mendesak untuk segera ditangani di Kota Pekalongan adalah masalah persampahan. Hal ini didasarkan pada kajian pengelolaan sampah tahun 2021 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Hasil kajian tersebut menyebutkan bahwa ada potensi timbunan sampah yang terjadi ditahun 2025 akan sebanyak 59.484 ton/tahun di Kota Pekalongan. Selain itu, laporan kajian tersebut juga menjelaskan bahwa total jumlah sampah perkapita kota Pekalongan tahun 2021 adalah 0,51 kg/orang/hari yang komposisi terbesar dari jumlah pembuangan sampah tersebut lebih banyak berasal dari sampah organik dan seterusnya disusul dengan sampah plastik dan kertas/dus.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, pemerintah Kota Pekalongan melakukan upaya pengurangan sampah dari hulu dengan upaya pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). TPST merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang sampah skala kawasan. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota yang saat ini sudah mengelola sebanyak 21 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse & Recycle (TPS3R) di 4 kecamatan yang terdiri dari Kec. Pekalongan Timur: 4 lokasi, Pekalongan Utara: 4 lokasi, Pekalongan Selatan: 5 Lokasi dan Pekalongan Barat: 8 Lokasi. Saat ini, TPS3R sudah berhasil mengurangi sejumlah 45% total sampah dari hulu (rumah tangga), sehingga masing terdapat sejumlah 55% residu dari TPS3R yang dibuang ke TPA Kota Pekalongan. Selain itu, dari total 21 tersebut terdapat 3 TPS3R yang tidak aktif.

Sejalan dengan hal tersebut, melalui program yang dijalankan KEMITRAAN dimana terdapat keluaran program yang ditujukan untuk menangani masalah persampahan tersebut dengan pembangunan TPST di Kota Pekalongan. Tujuan utama dalam menyelesaikan masalah persampahan adalah mengurangi dan mengolah sampah di TPST agar meminimalkan/tidak ada sisa residu yang dibuang ke TPA kota Pekalongan. Rencana program AF Pekalongan ini sejalan dengan Program OOPS MAMI yang telah dikembangkan oleh DLH Kota Pekalongan yaitu dengan pembangunan sarana pengelolaan sampah terpadu diharapkan dapat memberikan solusi nyata untuk menangani permasalahan sampah dari hulu sampai hilir serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan kondisi, kebutuhan dan keberlanjutan yang tertuang dalam perencanaan teknis (Detailed Engineering Design/DED) pembangunan TPST maka dibutuhkan pelaksana konstruksi TPST agar dapat mendukung target dari program AF Pekalongan

Untuk itu KEMITRAAN bermaksud mengundang vendor/lembaga untuk berpartisipasi dengan menyampaikan letter of interest (pernyataan minat) /konfirmasi kehadiran untuk mengikuti technical briefing (Aanwijzing) tender pekerjaan seperti tercantum dalam Terms of Reference yang terlampir.

Letter of interest / konfirmasi kehadiran dapat dikirimkan ke alamat : procurement@kemitraan.or.id  cc ke zulfadhli.prasetyo@kemitraan.or.id ; niknik.jatnika@kemitraan.or.id , , paling lambat pada tanggal 22 April 2024 jam 13.00 WIB, dengan subjek “PENGADAAN JASA KONTRAKTOR PELAKSANA BANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU (TPST) DI KOTA PEKALONGAN

Technical briefing / Aanwijzing akan dilakukan  online pada tanggal 23 April 2024 jam 10.00 WIB

Informasi terkait dengan Terms of Reference dan format proposal silahkan unduh dokumen terkait.

Dokumen terkait:

Call for Proposal
Undangan
Term of Reference
Dukumen Lainnya…

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

Back

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

Back

2016

In March 2016, KEMITRAAN received international accreditation from the Adaptation Fund. The Adaptation Fund Board, in its 27th meeting, decided to accredit KEMITRAAN as National Implementing Entity (NIE) from the Adaptation Fund. KEMITRAAN is the first and only Indonesian institution to be accredited as a NIE Adaptation Fund in Indonesia.
Next
Back

2003

In 2003, KEMITRAAN became an independent legal entity registered as a Non-Profit Civil Partnership. At that time, KEMITRAAN was still a program managed by UNDP until the end of 2009. Since the beginning of 2010, KEMITRAAN took over full responsibility and accountability for the programs and their development.
Next
Back

2000-2003

KEMITRAAN played a crucial role in supporting the development of legislation to establish the KPK. This was followed by steps to support the Government and DPR in selecting competent commissioner candidates and also supporting civil society groups to critically monitor the selection process. After the commissioners were appointed, they asked KEMITRAAN to help with the institutional design and initial recruitment of the KPK, as well as play the role of donor coordinator. It is clear that KEMITRAAN plays a key role in supporting the Corruption Eradication Commission to develop the capacity and strategies needed to work as effectively as possible.
Next
Back

1999-2000

The Partnership for Governance Reform, or KEMITRAAN, was founded in 2000 following Indonesia’s first free and fair general election in 1999. This historic election is an important step in Indonesia’s efforts to move away from an authoritarian past towards a democratic future. PARTNERSHIP was established from a multi-donor trust fund and is managed by United Nations Development Programme (UNDP) with a mandate to advance governance reform in Indonesia
Next
Back

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali