Home / Publication

Deklarasi Gerakan Orang Muda Anti-Politik Uang di Medan

11 November, 2024 Admin

MEDAN – Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung pada 27 November sudah di depan mata. Masyarakat Indonesia akan memilih kepala daerah yang akan menentukan nasib mereka ke depan. Lewat pilkada yang bersih diharapkan menghasilkan pemimpin berkualitas yang mampu menghasilkan kebijakan yang
berpihak kepada rakyat.

Kendati demikian politik uang masih menjadi momok. Berdasarkan catatan Bawaslu, pada Pilkada 2024 ada 262 kasus politik uang yang telah ditindaklanjuti hingga ke proses penyidikan. Untuk itu upaya pemberantasan politik uang sebagai ancaman demokrasi harus terus digencarkan oleh berbagai elemen masyarakat. Maka, pada tanggal 9 November 2024, sejumlah organisasi dan tokoh masyarakat di Medan, Sumatera Utara, akan menggelar acara Deklarasi Gerakan Orang Muda Anti-Politik Uang bertajuk “Politik Uang Lahirkan Pemimpin Korup, Penyakit dan Ancaman Demokrasi.” Kegiatan ini diadakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya orang muda, tentang bahaya politik uang dan pentingnya integritas dalam proses demokrasi.

Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Training of Trainer (ToT) Anti Politik Uang Sumatera
Utara, yang diselenggarakan oleh KEMITRAAN, medio September 2024 silam. Sebagai alumni Training of
Trainer (ToT), Andre Doloksaribu dan Ahmad Muliadi Matondang, bersama KEMITRAAN, Pusat Kajian Anti
Korupsi (PKAK) Fakultas Hukum USU, dan IDEA, berkolaborasi untuk menyelenggarakan kegiatan yang juga akan diisi oleh dialog publik, deklarasi bersama, dan kampanye lapangan.

Dialog publik akan menghadirkan berbagai narasumber penting, seperti perwakilan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Sumatera Utara, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, dan tokoh masyarakat termasuk Dr. Vita Cita Emia Tarigan dari PKAK FH USU dan Dr. Hasan Matsum selaku Ketua MUI Kota Medan. Kegiatan ini dirancang untuk menegaskan kepada pemilih muda tentang bahaya politik uang dan mengajak mereka terlibat aktif dalam upaya menolak praktik yang merusak integritas pilkada.

Ahmad Muliadi Matondang, salah satu penggagas acara, menyampaikan bahwa politik uang ibarat kanker ganas dalam proses demokrasi. Berapapun jumlahnya, politik uang akan merusak integritas calon dan pemilih sehingga tidak bisa ditoleransi.

“Kami ingin memupuk kesadaran generasi muda bahwa politik uang tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga melahirkan kepemimpinan yang tidak berintegritas. Ini adalah langkah konkret untuk membangun ketahanan terhadap politik uang.” Kata Ahmad.

Lebih lanjut, Ahmad menegaskan, inisiatif ini dilakukan sebagai bentuk komitment untuk melakukan penyebaran pengetahuan yang telah didapatkan pada kegiatan sebelumnya, yakni Training of Trainer (ToT) Anti Politik Uang Sumatera Utara.

Hal senada disampaikan Andre Doloksaribu. Ia berharap melalui kegiatan ini, kesadaran dan ketahanan masyarakat terhadap politik uang akan semakin meningkat, khususnya menjelang Pilkada Serentak 2024.

“Melalui deklarasi ini, kami berharap dapat menumbuhkan jaringan pemuda anti-politik uang lintas sektor. Ini bukan hanya gerakan untuk Pilkada 2024, tetapi untuk masa depan demokrasi yang lebih bersih di Indonesia,” ujar dia.

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

Back

2020

This agreement was signed between Green Climate Fund (GCF) and PARTNERSHIP. This agreement formalizes KEMITRAAN’s accountability in implementing projects approved by the GCF.

For your information, the GCF is the world’s largest special fund that helps developing countries reduce greenhouse gas emissions and increase their ability to respond to climate change.

These funds were collected by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 2010. The GCF has an important role in realizing the Paris Agreement, namely supporting the goal of keeping the average global temperature increase below 2 degrees Celsius.

Back

2016

In March 2016, KEMITRAAN received international accreditation from the Adaptation Fund. The Adaptation Fund Board, in its 27th meeting, decided to accredit KEMITRAAN as National Implementing Entity (NIE) from the Adaptation Fund. KEMITRAAN is the first and only Indonesian institution to be accredited as a NIE Adaptation Fund in Indonesia.
Next
Back

2003

In 2003, KEMITRAAN became an independent legal entity registered as a Non-Profit Civil Partnership. At that time, KEMITRAAN was still a program managed by UNDP until the end of 2009. Since the beginning of 2010, KEMITRAAN took over full responsibility and accountability for the programs and their development.
Next
Back

2000-2003

KEMITRAAN played a crucial role in supporting the development of legislation to establish the KPK. This was followed by steps to support the Government and DPR in selecting competent commissioner candidates and also supporting civil society groups to critically monitor the selection process. After the commissioners were appointed, they asked KEMITRAAN to help with the institutional design and initial recruitment of the KPK, as well as play the role of donor coordinator. It is clear that KEMITRAAN plays a key role in supporting the Corruption Eradication Commission to develop the capacity and strategies needed to work as effectively as possible.
Next
Back

1999-2000

The Partnership for Governance Reform, or KEMITRAAN, was founded in 2000 following Indonesia’s first free and fair general election in 1999. This historic election is an important step in Indonesia’s efforts to move away from an authoritarian past towards a democratic future. PARTNERSHIP was established from a multi-donor trust fund and is managed by United Nations Development Programme (UNDP) with a mandate to advance governance reform in Indonesia
Next
Back

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali