JAKARTA – KEMITRAAN melalui Program Estungkara yang didukung oleh INKLUSI menyelenggarakan Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Asistensi Implementasi SIPD dalam Fasilitasi Dokumen RPJMD pada 21–24 April 2025 di Hotel Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta.
Kegiatan ini merupakan bagian dari kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melalui program INKLUSI, yang bertujuan untuk mendorong perencanaan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya.
Acara ini turut mengundang belasan perwakilan dari berbagai kabupaten di Indonesia. Bagi sebagian peserta, inilah kesempatan untuk benar-benar memahami bagaimana kebijakan bisa menjadi alat keberpihakan terhadap mereka yang paling sering terabaikan: masyarakat adat, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
Workshop yang berlangsung selama empat hari ini menghadirkan narasumber dari Bappenas, Ditjen Bina Pemerintahan Desa dan Ditjen Dukcapil Kemendagri, serta perwakilan pemerintah daerah yang telah menerapkan kebijakan inklusif. Dalam sesi talkshow pada 22 April, narasumber membahas strategi pembangunan inklusif, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, serta praktik baik di tingkat daerah yang mempercepat pemenuhan hak sosial, politik, dan ekonomi masyarakat marginal.
“Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan nilai-nilai inklusi sosial dan memperhatikan kebutuhan semua kelompok masyarakat khususnya masyarakat adat,” kata Program Manager KEMITRAAN, Moch Yasir Sani.
Sesi asistensi teknis atau coaching clinic dilaksanakan pada 23 April, melibatkan pendampingan dari tim teknis SIPD Ditjen Bina Bangda, Bappenas, dan KPPPA. Peserta yang berasal dari 12 kabupaten dampingan Program Estungkara dibagi dalam empat wilayah untuk memudahkan pendalaman materi teknis penyusunan dokumen RPJMD, RPJPD, dan Renstra melalui SIPD.
“Selama ini, kami tahu pentingnya pembangunan, tapi kami belum tahu bagaimana menerjemahkannya ke dalam dokumen formal. SIPD dan RPJMD sering kali terlalu teknis,” ungkap salah satu peserta dari Sumba Timur.
Acara ini diikuti oleh 69 peserta dari berbagai unsur, termasuk pemerintah daerah, Kemendagri, dan mitra CSO daerah. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pendekatan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan mereka.
