Component Manager 1 (Reduce Conflict of Interest) for Anti-Corruption Program

I. Position Information
Post Title: Component Manager 1 (Reduce Conflict of Interest) for Anti-Corruption Program
Duration of contract: One year (can be extended into 3 years contract).
Supervisor: Chief of Party

II. Organizational Context
KEMITRAAN seeks candidates for the role of Component Manager 1 (Reduce Conflict of Interest) on an anticipated anti-corruption program. This program aims to support Government of Indonesia in corruption prevention efforts through the strengthening of civic engagement, and the strengthening of a culture of integrity, particularly in procurement, which include the integration of the legal beneficial ownership information and licensing in the marine/fisheries and forestry sectors, at national and targeted sub national levels, through several approaches:
• Providing technical assistance on COI policy frameworks and implementation, supported by new tools to identify COI, and public awareness campaigns that effectively address key factors in the public’s continued participation in corruption.
• Providing technical assistance to strengthen IT-based solution on procurement and Beneficial Ownership (BO) accountability.
• Enhancing private sector integrity and anti-corruption engagement through collective action, enhanced capacity to implement anti-corruption safeguards, and increased dialogue with GOI and CSOs.
• Enhancing the participation of key communities through an expansion of anticorruption education through formal and informal educational channels, efforts to motivate public participation and engagement, and mechanisms to encourage reporting.
Component manager will be supervised by Chief of Party and working together with MEL Specialist, Communication Specialist, Deputy Chief of Party and Operation team. Moreover, she/he will supervise 1 (one) project officer and 1 (one) project assistant of IR 1. For component manager of IR 1, she/he is going to ensure the effective use of research of the political, social, and economic situation on policy making process related to Conflict of Interest, which focuses on COI in procurement and licensing in targeted institutions government, SOE’s and the private sector as well as IT-based solution on procurement and BO accountability.

III. Functions / Key Results Expected
Summary of Key Functions:
-Programmatic strategic direction and operation
-Project design and formulation
-Project management and implementation
-Prepare substantive inputs of the project document development, strategic partners program, annual work plan, and other relevant activities to support the implementation and achievement of the program goals
-Strategic partnership and networking

IV. Recruitment Qualifications
Education and Skill: Minimum Master degree on relevant fields (e.g law, public policy, politics). Bachelor degree with significant experience
is welcome to apply.
Experience: At least eight years’ experience in program management, facilitation and participatory research, five years of experience in project management at mid to senior level; five years of specialized experience working with CSOs and/or government agencies; Wide network with regard to anti-corruption, procurement, bureaucratic reform, and private business policies; Experience working with international donors, especially USAID, preferred.
Strong understanding of current socio-political conditions with regard to anti-corruption, bureaucratic reform, procurement, good governance and civil society organizations in Indonesia. Strong skills in civil society oversight, public education campaigns, policy analysis, report writing, presentation, and good skills in the use of ICT; clear commitment to governance reform. Fluency in written and spoken English and Bahasa Indonesia.

For the complete Terms of Reference please download the following link:

https://kemitraan.or.id/wp-content/uploads/2024/02/TOR-INTEGRITAS-IR-1-Manager-Final.pdf

To apply for this position please submit your CV and other supporting documents as required using this link https://hris.kemitraan.or.id/kemitraan-recruitment-form/ no later than March 10, 2024.  Only shortlisted candidate will be contacted.

Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.