Project Manager – BE SAFE

I. Position Information
Post Title : Project Manager of Building and Empowering Civil Society Actors to Protect Freedom of Expression (BE SAFE) Program
Supervisor : Program Director of Justice, Human Rights, and Anti-Corruption

II. Organizational Context
The BE SAFE (Building and Empowering Civil Society Actors to Protect Freedom of Expression) Program is KEMITRAAN’s 27 months program aims to strengthen legal protection of FoE in Indonesia through three means: (1) enhancing CSOs' advocacy efforts to improve legal frameworks and enforcement for FoE protection; (2) strengthening legal aid lawyers' ability to advocate and litigate FoE cases; and (3) raising public awareness of the threats posed by anti-FoE laws. Key target groups are legal aid lawyers, NGO activists, journalists, and university students, with benefits also extending to government bodies like the Attorney General's Office, the Supreme Court, and the parliament.

In order to run this program, KEMITRAAN is looking for Project Manager. Under the guidance and direct supervision of the Program Director of DJLAHR, he/she is responsible for the implementation of projects and at the same time shall contribute in analyzing trends related to governance reform on relevant areas under the portfolio of the Program Manager and lead consultations with multiple stakeholders, formulation of program and projects, management, monitoring and evaluation of program and project activities within his/her portfolio.

III. Functions

  • Programmatic strategic direction and operation
  • Project design and formulation
  • Project management and implementation
  • Strategic partnership and networking

IV. Recruitment Qualifications
Education and skills:

Minimum a Bachelor degree on relevant fields (e.g law, public policy, politic) with specialization in human rights, criminal justice system, and/or good governance and civil society organizations in Indonesia.

Strong skills in civil society oversight, public education campaigns, policy analysis, report writing, presentation, and good skills in the use of ICT; clear commitment to governance reform.

Experience:

At least eight years’ experience in program management, facilitation and participatory research, five years of experience in project management at mid to senior level; five years of specialized experience working with CSOs and/or government agencies; Wide network on human rights, environment, natural resources, good governance, bureaucratic reform, and civil society groups/organizations in Indonesia.

Strong understanding of current socio-political conditions with regard to criminal justice, bureaucratic reform, good governance and civil society organizations in Indonesia. Strong skills in civil society oversight, policy analysis, report writing, presentation, and good skills in the use of ICT; clear commitment to governance reform.

Experience working with international donors, especially US-based donors.

Language Requirements: Fluency in written and spoken English and Bahasa Indonesia

For the complete Terms of Reference please download the following link: ToR Project Manager - BE SAFE

This vacancy is open until January 3rd, 2025.

Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.
Berikutnya
Kembali

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.
Berikutnya
Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

Kembali

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Berikutnya
Kembali