Multimedia Officer

I. Position Information
Post Title : Multimedia Officer
Supervisor : Communication Manager

II. Organizational Context
KEMITRAAN (Partnership) is a multi-stakeholder organization established to promote governance reform. It works hand-in-hand with government agencies, civil society organizations, the private sector, and international development partners in Indonesia to bring about reform at both the national and local levels.

Since its establishment, KEMITRAAN has worked to create an enabling environment for reform in which different components of society come together to discuss, advocate and support the implementation of critical elements of Indonesia’s extensive reform agenda. Leaders of KEMITRAAN come from government, including senior ministers, activists from civil society and faith based groups, the business community and the political world including members of parliament from across partisan divides. The capacity to reach out across and among various divides within society uniquely places KEMITRAAN in a position to promote reform and to do so in a peaceful and engaging manner.

To further enhance its work, KEMITRAAN aims to improve its media strategy to increase visibility and showcase its impact. A new Multimedia Officer will be hired to create high-quality multimedia content, manage digital outreach, and help communicate the organization’s successes, under the supervision of the Communication Manager.

III. Functions / Key Results Expected

  • Produce multimedia content in various formats, including, but not limited to: videos, podcasts, infographics, motion graphics, PowerPoints, image design, social media content. 
  • Actively generate ideas to develop high quality and creative communications materials to communicate KEMITRAAN’s work and influence target audiences, especially policymakers.
  • Assist with KEMITRAAN’s branding style guide.
  • Ensure all communications materials are consistent with KEMITRAAN’s branding style guide.
  • Document the creative production process and workflow, and note all feedback for future use.
  • Assist in developing compelling communications messages for KEMITRAAN digital channels.
  • Collaboratively manage KEMITRAAN social media and website
  • Manage multimedia resources, including developing and maintaining the photo library – and when appropriate – work with consultants to produce digital content to promote KEMITRAAN.

IV. Recruitment Qualifications
Education: A Bachelor Degree in Visual Communication, Fine Arts, Media Studies, etc. or equivalent qualification or a proven track record in a similar role.

Experience: At least 3 years’ work experience in communications, journalism or other multimedia role(s). Preferably have a background/experience working in an NGO before.  

Language Requirements: Fluency in written and spoken English and Bahasa Indonesia

For the complete Terms of Reference please download the following link: ToR Multimedia Officer

This vacancy is open until December 8th, 2024

Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.