Consultant to Develop e-learning Module of Conflict of Interest based on the draft of Ministerial Regulation on COI Management – USAID Integritas

I. Position Information
Title: Consultant to Develop e-learning Module of Conflict of Interest (COI) based on the draft of Ministerial Regulation on COI Management
Level of Effort: 35 days
Location: Jakarta
Report to IR-1 Lead USAID INTEGRITAS KEMITRAAN

II. Background
The goal of INTEGRITAS is to support the Government of Indonesia (GOI) in its corruption prevention efforts through enhancing civic engagement and strengthening a culture of integrity for both the public and private sectors. INTEGRITAS seeks to enhance Indonesian civil society capacity and role to more effectively partner with and support key GOI oversight institutions, while simultaneously ensuring sufficient preventative and oversight mechanisms are in place in the public and private sector.
The activity will cooperate and work with government and non-government key actors to achieve this goal through two interrelated intermediate results (IRs):
• IR 1: Implementation of transparent policies and practices that reduce conflicts of interest (COIs) increased.
• IR 2: Public education on, awareness of, and participation in anti-corruption efforts improved.

As part of its focus on corruption prevention, USAID INTEGRITAS program includes a large range of activities related to identification and management of conflicts of interest (COIs) that will contribute significantly to the reduced corruption practices in public service governance. Since 2023 KEMITRAAN has provided support to KEMENPAN RB to update relevant COI policies by conducting gap analysis on the Permenpan RB 37/2012 and its implementation then continued to support KEMENPAN RB in drafting the new PermenPAN RB on COI management.

In parallel, KEMENPAN RB will develop the COI management system that will be implemented based on the new Ministerial Regulation. This COI management system will involve potential COI management by registering interest, actual COI management by conducting declarations and monitoring evaluation of the COI management among ministries.

KEMENPAN RB also will strengthen the civil servants’ understanding of the COI and plan to develop COI learning module for civil servants that aims to raise civil servants’ awareness on COI management. This learning module will be developed based on the highlight of the new ministerial regulation on COI management developed by KEMENPAN RB. Later, this module will also be integrated into the e-learning system, which has been developed by Lembaga Administrasi Negara (LAN) so it could be involved to the existing civil servants’ learning system.

Following that, KEMITRAAN is seeking applications from qualified consultants with extensive experience in developing anticorruption learning module and having great knowledge and experience in conflict of interest will be preferred. The detailed tasks are listed under the sections of this document on Expected Outputs (Activities, Services and Work) / “Scope of Work”. Applicants whose application is determined to be within the competitive range may be contacted to answer additional questions, provide clarification, and/or present their applications after the applications submission deadline.

III. Outputs
The consultant will produce the following deliverables:

  1. Analysis on the new ministerial regulation on COI management and assess the material needs to be developed;
  2. Rapid Assessment of the civil servants' needs on COI management;
  3. Developing E-Learning module on COI management with learning objectives, module topics, learning materials, delivery methods, pre and post-test assessment;

IV. Recruitment Qualifications

  • Relevant work experience on similar assignments to develop learning modules
  • Previous work experience in engaging Government of Indonesia entities on governance development
  • Relevant technical skills
  • Language proficiency

For the complete Terms of Reference please download the following link:

https://kemitraan.or.id/wp-content/uploads/2024/06/TOR-Consultant-to-Develop-Module-of-COI-e-learning.pdf

To apply for this position please submit your CV and other supporting documents as required using this link https://hris.kemitraan.or.id/kemitraan-recruitment-form/ no later than July 7 2024.  Only shortlisted candidate will be contacted.

Lamar Sekarang

2016

Pada bulan Maret 2016, KEMITRAAN menerima akreditasi internasional dari Adaptation Fund. Dewan Adaptation Fund, dalam pertemuannya yang ke-27, memutuskan untuk mengakreditasi KEMITRAAN sebagai National Implementing Entity (NIE) dari Adaptation Fund. KEMITRAAN menjadi lembaga pertama dan satu-satunya lembaga Indonesia yang terakreditasi sebagai NIE Adaptation Fund di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

 

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

 

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

2000-2003

KEMITRAAN memainkan peran krusial dalam mendukung pengembangan undang-undang untuk membentuk KPK. Hal ini diikuti dengan langkah mendukung Pemerintah dan DPR dalam memilih calon komisioner yang kompeten dan juga mendukung kelompok masyarakat sipil untuk mengawasi secara kritis proses seleksinya. Setelah komisioner ditunjuk, mereka meminta KEMITRAAN untuk membantu mendesain kelembagaan dan rekrutmen awal KPK, serta memainkan peran sebagai koordinator donor. Sangat jelas bahwa KEMITRAAN memainkan peran kunci dalam mendukung KPK untuk mengembangkan kapasitas dan strategi yang diperlukan agar dapat bekerja seefektif mungkin.

2003

Pada tahun 2003, KEMITRAAN menjadi badan hukum yang independen yang terdaftar sebagai Persekutuan Perdata Nirlaba. Pada saat itu, KEMITRAAN masih menjadi program yang dikelola oleh UNDP hingga akhir tahun 2009. Sejak awal tahun 2010, KEMITRAAN mengambil alih tanggung jawab dan akuntabilitas penuh atas program-program dan perkembangannya.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

2020

Perjanjian ini ditandatangani antara Green Climate Fund (GCF) dan KEMITRAAN. Perjanjian ini meresmikan akuntabilitas KEMITRAAN dalam melaksanakan proyek-proyek yang disetujui oleh GCF.

Untuk diketahui, GCF adalah dana khusus terbesar di dunia yang membantu negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons perubahan iklim.

Dana ini dihimpun oleh Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 2010. GCF memiliki peran penting dalam mewujudkan Perjanjian Paris, yakni mendukung tujuan untuk menjaga kenaikan suhu global rata-rata di bawah 2 derajat celsius.

1999-2000

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan, atau KEMITRAAN, didirikan pada tahun 2000 setelah berlangsungnya pemilihan umum pertama di Indonesia yang bebas dan adil pada tahun 1999. Pemilu bersejarah ini merupakan langkah penting dalam upaya Indonesia keluar dari masa lalu yang otoriter menuju masa depan yang demokratis. KEMITRAAN didirikan dari dana perwalian multi-donor dan dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP) dengan mandat untuk memajukan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.