Peneliti Pusris Kelautan Diajak Kemitraan Diskusi Strategi Program Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia

Jakarta, 01 Maret 2017. Kemitraan Indonesia, yang dikenal sebagai The Governance Reform Partnership for Indonesia", adalah sebuah lembaga multisektoral di bidang hukum sipil untuk perubahan tata kelola. Tata kelola yang dimaksud bukan hanya di level sosial kemasyarakatan, namun juga di pemerintahan maupun di sektor swasta. Lembaga yang awalnya dibentuk melalu proyek UNDP pada tahun 2005 ini, melirik kepada tata kelola perubahan iklim di Indonesia.

KEMITRAAN pada bulan Februari  2016 lalu telah mendapatkan akreditasi dari Adaptation Fund (https://www.adaptation-fund.org)  sebagai lembaga wakil dari Indonesia atau National Implementing Entity (https://www.adaptation-fund.org/apply-funding/implementing-entities/; mengenai Kemitraan sebagai NIE https://www.adaptation-fund.org/apply-funding/implementing-entities/national-implementing-entity/)

Semenjak terpilihnya KEMITRAAN sebagai NIE, maka dilakukanlah proses penyusunan proposal agar dapat mengamankan dana yang dialokasikan untuk Indonesia. Dana tersebut ditujukan untuk membangun projek-projek yang akan mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan yang memperkuat adaptasi perubahan iklim di Indonesia.

Peneliti Pusat Riset Kelautan, Dr. Widodo Pranowo, diundang oleh KEMITRAAN dalam rangka mereview draft proposal KEMITRAAN tersebut dan memberikan sumbang saran agar projek-projek adaptasi perubahan iklim nantinya dapat efisien dan tepat saaran implementasinya.

Rencana dialokasikan sekitar 6 juta USD untuk program adaptasi perubahan iklim terkait dengan keamanan pangan, dan 4 juta USD untuk program adaptasi perubahan iklim lainnya.

Widodo memberikan saran, bahwa proses penyeleksian rencana kegiatan harus benar-benar hati-hati dan melibatkan masyarakat lokal, tetua dan pemerintah daerah.

Selain itu, perlu dilakukan survei awal untuk mengidentifikasi program pemberdayaan masyarakat apakah yang tepat. Menurut Widodo, hal tersebut harus dilakukan mengingat secara geografis iklim kelautan sangatlah mempengaruhi aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Terlebih lagi antara masyarakat pesisir dengan masyarakat terestrial sangatlah berbeda.

Di sektor kelautan dan perikanan, masyarakatnya terbagi kedalam 3 kategori besar yakni nelayan, pebudidaya, dan petani garam. Pengidentifikasian manakah kegiatan keseharian (bussiness as usual) dengan kegiatan murni adaptasi, adalah sulit untuk dibedakan, ditambahkan oleh Widodo.

Diskusi dalam waktu sesingkat-singkatnya akan kembali digelar untuk merumuskan program-program adaptasi perubahan iklim prioritas. Pusat Riset Kelautan sudah tentu akan tetap dilibatkan dalam mengawal keberlangsungan strategi nasional adaptasi perubahan iklim tersebut.

Pada diskusi yang dilaksanakan di kantor KEMITRAAN di bilangan Ragunan Jakarta Selatan tersebut, 24 Februari 2017, Widodo diterima oleh Dewi Rizki selaku Program Director of Sustainable Development Program, dan Amalia Prameswari selaku Program Officer of Sustainable Environmental Governance.

Source: KKP, 1 Maret 2017