Kinerja POLRES di Indonesia

Jakarta (7/12/2016). Perilaku anggota polisi masih menunjukan tingginya praktik percaloan pada pelayanan publik seperti SIM dan SKCK, tindak kekerasan dan suap dalam penanganan kasus. Hal ini menjadi salah satu temuan hasil Indeks Tata Kelola Kepolisian (ITK) yang dilakukan di 70 Polres/Polresta/Polrestabes/Polres Metro.

Temuan ini di amini oleh Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri (Karo RBP), Brigjen Pol. Drs. Syafril Nursal, SH. MH di dalam kata sambutannya pada peluncuran ITK yang dihadiri oleh para pejabat Mabes, tim peneliti Kemitraan, dan perwakilan dari seluruh Polres yang diukur.

“Diukur berdasarkan 176 indikator, saya kira hal tersebut sangat luar biasa, saya meyakini apa yang dilakukan dalam pengukuran itu mendekati fakta yang sudah benar, data tersebut akan menjelaskan perilaku polisi dalam melayani masyarakat.” Jelas beliau.

Selain perilaku, ITK juga menghasilkan rangking kinerja tata kelola antar Polres. Adapun rangking di bagi per tipe Polres, dimana peringkat pertama tipe Polres adalah Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Sorong Aimas dan Sorong Kota. Sementara untuk Polrestabes, Kota Semarang, Kota Makassar dan Kota Bandung menduduki peringkat tiga besar. Peringkat tiga besar tipe Polresta diduduki oleh Kota Palembang, Pontianak dan Bekasi.

Pada prosesnya, selain menganalisa data-data obyektif berupa laporan kegiatan dan keuangan, ITK juga melibatkan kurang lebih 4.963 perwakilan masyarakat yang terdiri dari internal anggota maupun eksternal seperti akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, media, Pemda, Kejaksaan dan lain-lain untuk terlibat secara aktif mengisi kuesioner dan berdiskusi seputar kinerja anggota Polri.

Peneliti ITK Kemitraan, Lenny Hidayat, menyebut dalam presentasinya bahwa ITK merupakan alat revolusioner yang mampu mentransformasi cara polri dalam membenahi titik-titik yang perlu diperbaiki.

Kedepan menurutnya ITK Polri ini dapat dijadikan sebagai alat pembanding kinerja secara obyektif, fair, dan akurat antar wilayah (baik Polda maupun Polres), sekaligus mampu mengoptimalkan kinerja Polri dan meningkatkan capaian pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri.