Carut Marut Tata Kelola Timah

Jakarta (30/12/2016). Pasca pemerintah menyatakan bahwa timah tidak lagi termasuk komoditas strategis, terjadi proses liberalisasi penambangan timah di Bangka Belitung. Akibatnya produksi dan penjualan timah yang kualitasnya paling baik di dunia menjadi tidak terkontrol.

Aturan tersebut seperti tertuang dalam Kepmenperindag Nomor 558/MPP/Kep/12/1998. Hal ini menurut Miftah diperparah dengan adanya pergeseran sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi penuh, sehingga Kabupaten/Kota memiliki otoritas dalam mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dua hal ini yang kemudian menurutnya melegalisasi keberadaan pertambangan rakyat.

Hal ini menjadi poin penting dalam diskusi Carut Marut Tata Kelola Timah di Indonesia yang dilaksanakan oleh Partnership dan dihadiri oleh Komisaris Utama PT. Timah, Fachry Ali beserta direksi serta perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ahli hukum UI, IDH, Asosiasi Ekspor Timah Indonesia (AETI), NRGI, WALHI, Publish What You Pay.

Miftah yang merupakan Mining Expert Partnership menyebut eksploitasi yang berlebih setidaknya berdampak pada rusaknya lingkungan, terlebih kian maraknya penambangan lepas pantai (of shore) akibat dari berkurangnya timah di darat. “Citra satelit menunjukkan hal yang sangat mengkhawatirkan, dimana terdapat banyak lubang sisa galian yang rawan longsor dan hilangnya aliran sungai di pulau Bangka.” 

Dampak lainnya adalah maraknya black market dan penyelundupan. Karena faktanya ditemukan data angka ekspor timah indonesia yang tercatat secara resmi jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah impor negara penerima.

Sementara itu menurut pakar hukum UI, Dr. Tri Hayati, konsep tambang rakyat yang ada saat ini sudah keluar dari definisi awal keberadaannya. Hal ini dikarenakan karena UU no 4 tahun 2009 menghapus definisi tambang rakyat  yang ada di UU nomor 11 tahun 1967, dimana disebutkan tambang rakyat adalah penduduk setempat yang tinggal minimal 5 tahun terakhir dan menggunakan alat-alat pertambangan sederhana.

Akibatnya siapa saja dapat menambang timah di Bangka atas nama tambang rakyat, ini secara masif mampu mengubah semangat yang awalnya hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup menjadi berorientasi bisnis dan menciptakan konglomerasi. Hal ini tentu sangat merugikan pemerintah dan masyarakat lokal, karena banyak dari mereka menggunakan alat-alat yang sudah menyamai kemampuan sebuah tambang besar, serta tidak ada kewajiban untuk mereklamasi wilayah dan membayar royalty.

Di sisi lain, Parlin Sitinjak dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM menyebut saat ini pemerintah sedang menertibkan tata kelola timah. Selain mengevaluasi IUP yang ada saat ini, proses pembinaan terhadap tambang rakyat juga terus dilakukan, salah satunya dengan menjadikan mereka anak asuh PT. Timah.

Purwijayanto, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha PT. Timah menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaannya adalah dengan menanami wilayah tambang yang belum di eksploitasi, hal ini dilakukan agar tidak ada masyarakat yang menambang. “Dengan ditanami, masyarakat tidak akan menambang wilayah tersebut.”

Menanggapi hal tersebut, Emanuel Bria dari NRGI mengingatkan perlunya strategi diversifikasi ekonomi di Bangka dan wilayah tambang lain di Indonesia. Untuk itu perlu desain perencanaan pembangunan yang tidak melulu mengandalkan sumber tambang. Dengan demikian kutukan sumber daya alam dimana perekonomiannya langsung jatuh pasca tambang dapat dihindari.