9 rekomendasi Kemitraan untuk RUU Pemilu

Saat ini, RUU Pemilu yang telah disiapkan oleh pemerintah sedang dibahas oleh DPR dengan target penyelesaian pada April 2017. Hari Rabu, 1 Februari 2017, Pansus RUU Pemilu DPR mengundang berbagai elemen masyarakat sipil untuk memberikan masukan terhadap RUU Pemilu dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus RUU Lukman Edy dari Fraksi PKB dan dihadiri perwakilan anggota Pansus dari semua Fraksi. Diwakili oleh Wahidah Suaib (Election Advisor) dan Ririn Sefsani (Project Manager INSPIRE), Kemitraan menyampaikan jawaban atas 21 pertanyaan terkait RUU Pemilu yang disampaikan oleh Pansus RUU Pemilu DPR.

Setelah menjawab 21 pertanyaan tersebut, Kemitraan memberikan 9 rekomendasi utama, yaitu: 1) Pemilu serentak harus dilaksanakan dengan cara melakukan Pemilu Nasional yang memilih Anggota DPR dan DPD dan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan (konkuren) dalam siklus pemilu nasional 5 tahun. Pemilu Lokal yang memilih anggota DPRD dan pasangan Kepala Daerah dan wakilnya secara bersamaan (konkuren) ditengah siklus pemilu nasional 5 tahun; 2) Untuk penguatan sistem kepartaian, sistem Pemilu harus secara proporsional daftar partai (memilih partai). Daftar calon anggota legislatif dipilih melalui pemilihan pendahuluan secara demokratis yang melibatkan pengurus dan konstituen partai; 3) Konversi suara menjadi kursi menggunakan formula Divisor Sainte League modifikasi dengan cara membagi kursi setiap Dapil kepada partai yang memenuhi ambang batas dengan menggunakan bilangan ganjil sebagai pembagi secara berurutan sesuai dengan jumlah kursi di setiap dapil; 4) Penyusunan dapil dan pembagian alokasi kursi harus memenuhi prinsip kesetaraan keterwakilan (equal representation) dan one person one vote one value (OPOVOV) dimana KPU diberikan kewenangan untuk menyusunnya yang kemudian bisa diuji publik; 5) Keterwakilan perempuan harus bisa dipastikan melalui: adanya 30% caleg perempuan disetiap daftar caleg partai di semua tingkatan dan daerah pemilihan. Partai dinyatakan tidak lolos di sebuah dapil bila tidak memenuhi ketentuan tersebut. Partai harus menempatkan perempuan di nomor urut 1 (satu) di 30% daerah pemilihan. Tim penjaringan caleg disetiap partai dan tingkatan harus memenuhi keterwakilan 30% perempuan; 6) Pengawasan pemilu diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat; 7) Bawaslu diubah menjadi Komisi Penegak Hukum Pemilu (KPHP) dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan untuk menegakkan aturan dana kampanye, menangani pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu dan sengketa pemilu; 8) Perlu dibentuk Pengadilan Khusus Pemilu, dan 9) Politik uang harus didefinisikan di dalam UU dimana pemberlakuan sanksi pidana dan sanksi administrasi bagi pelaku politik uang yang telah berlaku pada pemilu kepala daerah agar diberlakukan di dalam UU Penyelenggaran Pemilu.

Inilah 9 isu utama yang harus diperhatikan oleh Pansus RUU Pemilu DPR untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas, berkeadilan dan berkepastian hukum. Detail dari poin-poin ini bisa didapatkan di dalam Naskah Akademik Draft RUU tentang Kitab Hukum Pemilu yang diterbitkan Kemitraan pada tahun 2015 dan bisa diunduh dari situs Kemitraan (www.kemitraan.or.id).