Tata Pemerintahan Yang Baik

TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK MENDUKUNG

 

Pemenuhan hak-hak asasi manusia

· Pemenuhan hak-hak ekonomi, budaya dan sipil
· Perlindungan hak-hak mereka yang terpinggirkan
· Kebebasan mengeluarkan pendapat
· Kebebasan pers

 

Konsolidasi demokrasi 

· Pemilihan umum yang adil dan bebas 
· Tunduk terhadap hasil-hasil pemilihan umum 
· Pemecahan masalah dan perselisihan politik tanpa kekerasan 
· Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan 
· Pemerintah yang transparan 
· Pejabat-pejabat terpilih yang akuntabel 

 

Keamanan negara yang dapat diandalkan 

· Lembaga-lembaga penegakan hukum yang tanggap dan akuntabel 
· Anggaran negara yang memadai untuk bidang keamanan 
· Militer profesional yang bertanggungjawab terhadap masyarakat sipil 

 

Keadilan yang terjangkau 

· Sistem peradilan yang terjangkau dan akuntabel 
· Tunduk terhadap aturan-aturan internasional 
· Tersedianya mekanisme budaya untuk mendamaikan perselisihan 

 

Tata pemerintahan yang terdesentralisasi 

· Diakomodasinya aspirasi daerah 
· Pemerintah daerah yang otonom 
· Kemampuan keuangan pemerintah daerah 

 

Aparatur negara yang akuntabel dan efektif 

· Transparansi dalam penyusunan kebijakan 
· Sistem pelayanan publik yang efisien 
· Aparatur negara yang tidak korup, tanggap dan profesional 

 

Keterlibatan negara, pasar dan masyarakat sipil 

· Keterlibatan dunia usaha dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan ekonomi 
· Pengakuan dan perlindungan terhadap hak milik 
· Kompetisi pasar yang adil 
· Pemberdayaan usaha kecil dan menengah 
· Aturan-aturan dan hukum yang ramah terhadap pasar 
· Perlindungan yang adil terhadap tenaga kerja 

 

**Kemitraan memegang indikator-indikator tata pemerintahan ini sebagai prinsip pemandu dan alat validasi dalam menyusun serta memantau kegiatan-kegiatan program dan arah strategis.