Program Prioritas

Usulan intervensi program 2012 – 2016

 

Program Partnership 2012 sampai 2016 terdiri dari 7 sektor utama. Dibawah ini adalah ringkasan dari usulan intervensi tersebut:
 
1. Tata Kelola Pemerintahan Demokratis dan Kenegaraan
2. Desentralisasi, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Layanan Publik
3. Hak Asasi, Peradilan dan Anti Korupsi
4. Pemberdayaan Masyarakat Sipil (dan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka)
5. Pemberantasan Kemiskinan dan Tata Kelola Ekonomi
6. Tata Kelola Lingkungan yang Berkelanjutan
7. Tata Kelola Sektor Swasta
 
Isu lintas sektoral
Selain dari ketujuh bidang fokus ini, program Partnership juga mempromosikan empat isu lintas sektoral, yaitu:
- Anti korupsi;
- Pemberantasan kemiskinan;
- Pengarusutamaan gender;
- Tata kelola desentralisasi.
 
Dimasukkannya keempat tema lintas sektoral dalam program sektoral merupakan prasyarat penting dalam keberhasilan pencapaian keseluruhan tujuan Partnership. Tiap – tiap isu tersebut saling terkait.
 
Contoh:
- pemberantasan korupsi memerlukan perbaikan dalam hal integritas sektor publik;
- peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pemilu dan akses publik terhadap sistem parlementer;
- partisipasi penuh kaum perempuan di publik dapat ditingkatkan melalui jalinan aktif dengan partai politik dan mobilisasi dukungan masyarakat sipil untuk membuka sistem;
- Tata kelola desentralisasi yang menjelaskan peran pemerintah dalam memberikan kebebasan penuh kepada setiap daerah untuk mengembangkan potensinya.
 
Disamping memiliki area sektoral dan tematik yang menjadi perhatian Partnership, kami juga memfokuskan kepada aspek geografis di Indonesia. Walaupun program-program Partnership bersifat nasional, ada beberapa daerah khusus yang menjadi fokus pelaksanaan program yakni yang memiliki tantangan khusus dalam pengembangan daerah seperti Aceh, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.  
Diluar wilayah Indonesia, Partnership telah melebarkan jaringan dan berbagi pengalamannya mengenai nilai potensi yang besar di Indonesia kepada negara sahabat lainnya yang memiliki tantangan reformasi tata kelola pemerintah yang berbeda satu sama lain.  Partnership memandang keterlibatan dari luar dapat saling menguntungkan dalam mendorong sistem tata kelola demokrasi yang lebih baik bagi Indonesia dan negara lain.