Pendekatan Kami

Upaya-upaya pembaruan kami berusaha menciptakan keseimbangan antara penguatan kapasitas dari dalam, dan penekanan dari luar.

 

Untuk memastikan keefektifan program kami, kami bekerja di dua lini: membangun kapasitas internal lembaga negara, sementara pada saat yang sama meningkatkan kemampuan masyarakat sipil untuk memantau lembaga-lembaga tersebut, dan proses pembaruan yang lebih luas.

 

Dukungan kami terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengilustrasikan pendekatan ini.

 

 

Penguatan kapasitas KPK Meningkatkan tekanan dari masyarakat sipil
Mendukung seleksi dan rekrutmen KPK baik pada tahun 2003 dan 2007. Memberikan dukungan kepada Komisi Yudisial untuk mengawasi proses perekrutan, kemudian membantu pengembangan roadmap KPK 2007-2011, yang diadopsi oleh Ketua.
Memfasilitasi pelatihan penyelidik KPK dalam penggunaan surat perintah penggeledahan, 2005 - 2006. Mendukung Komisi Yudisial memantau kegiatan KPK dan kemudian membuat Prosedur Operasional Standar.
Mendukung analisis kesenjangan dari prinsip-prinsip dan pelaksanaan Konvensi PBB Menentang Korupsi di Indonesia. Bekerja dengan Gerakan Masyarakat Sipil Anti Korupsi Indonesia melakukan penilaian korupsi secara berkala dan meninjau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip UNCAC.

 

 

Kesadaran Publik dan Advokasi

 

Kemitraan juga sangat efektif dalam membangkitkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu kunci seperti Korupsi, MDGs (Millenium Development Goals/Sasaran Pembangunan Milenium), Tata Kelola Kehutanan, dan Pendidikan Pemilih.

 

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

 

Kemitraan meningkatkan keefektifannya melalui keterlibatan mendalam dengan berbagai jenis pemangku kepentingan. Kami berkomitmen untuk melibatkan mitra-mitra pelaksana dan para penerima hibah kami dalam rancangan dan evaluasi program-program kami.

 

Hubungan Multipihak

 

Selama periode 2000-2009, jumlah pemangku kepentingan utama yang dipengaruhi program-program kami kurang lebih sebagai berikut:

 

Pemerintah Pusat 19
Pemerintah Daerah 29
LSM dan Masyarakat Sipil 162
Media 11
Universitas dan Lembaga Penelitian 33
Komisi Negara 9
Perusahaan Swasta 3

 

Contohnya adalah program Pemilu tahun 2009, Kemitraan bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), United Nations Development Program, Kedutaan Denmark, LSM yang memantau Pengawasan Pemilu, calon legislatif perempuan, kelompok perempuan, media, dan LSM lokal.

 

Bantuan ini menghasilkan pengembangan rancangan 46 Keputusan KPU dan juga meningkatkan jumlah legislator perempuan di tingkat nasional sebesar 8% dan tingkat regional sebesar 18% di daerah yang diintervensi Kemitraan.