Pencapaian Penting

Dalam 10 tahun, Kemitraan, dengan pendekatan multi-pihak, telah berhasil menghasilkan dampak yang berkelanjutan pada:

 

 

Pemberantasan Korupsi

 

  • Tumbuhnya kesadaran anti korupsi secara nasional melalui Survei Korupsi di Indonesia yang komprehensif (2000 – 2002) serta dukungan bagi gerakan anti korupsi di seluruh tanah air.
  • Memfasilitasi dan memperkuat pembentukan komisi negara yang independent, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
  • Menyelamatkan uang public denagn dibatalkannya PP 37 tentang kenaikan gaji dan tunjangan para anggota DPR dan DPRD.
  • Menyusun peraturan yang mengadopsi Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC), strategi nasional anti korupsi dan mendukung pembahasan tentang RUU Pengadilan Anti Korupsi.
  • Melakukan kajian mengenai keputusan pengadilan mengenai kasus – kasus korupsi dengan fakultas hukum di 31 universitas di Indonesia yang memancing inisiatif KPK dan KY dalam mengimplementasikan metodologi yang serupa untuk memperbaiki kualitas hakim, penuntut umum dan panitera.
  • Secara aktif terlibat bersama dengan jaringan organisasi masyarakat sipil bidang anti korupsi dalam menekan pemerintah dan Parlemen untuk mensahkan RUU Pengadilan Tipikor menjadi UU.
  • Menggalang dukungan dari organisasi masyarakat sipil bidang anti korupsi dalam mendukung 2 Ketua KPK dari penyerangan selama drama Cicak vs Buaya.

 

Hutan Berbasis Masyarakat

 

  • Membangun jaringan mitra nasional dan daerah, termasuk enam Yayasan Masyarakat (CF), yang menyediakan akses ke Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Kemasyarakatan di 71 kabupaten di 22 propinsi.
  • Penerapan pembayaran Jasa Lingkungan bagi Tahura Nipa-Nipa dan masyarakat Gunung Kidul.
  • Penerbitan Permenhut No. 18/2009 menjamin hak-hak masyarakat untuk mengelola hutan dan Permenhut No. 49/2008 yang menjamin hak-hak penduduk desa untuk membuka lahan di sekitar desa mereka.
  • Membantu mengubah “hak pengelolaan hutan masyarakat” dari 5 menjadi 35 tahun dan “hak-hak hutan tanaman rakyat” dari 5 menjadi 60 tahun.
  • Memfasilitasi dukungan terhadap 23.000 hektar Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (CBFM).

 

Reformasi Pemilu

 

  • Revisi terhadap undang-undang pemilihan umum sejak tahun 2004.
  • Memberikan sumbangan bagi peningkatan jumlah wakil perempuan di DPR sebesar 7% pada tahun 2004 dan memberikan kontribusi bagi peningkatan sebesar 18% di lima provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sulawesi Utara.
  • Kontribusi terhadap pencetakan Braille bekerjasama dengan PPU Penca sejak 2004.
  • Membuka akses bagi pemantauan masyarakat sipil pada Pemilu tahun 2004 dan 2009.
  • Membantu pelaksanaan Pemilu 2009 melalui bantuan terhadap 46 peraturan Pemilu.

 

Desentralisasi

 

  • Mendefinisikan rumusan alokasi APBN untuk daerah (UU No. 22 & 25/1999).
  • Mendukung pembahasan RUU Pemerintahan Aceh, Anggaran Dasar Otsus DI Yogyakarta, pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Peraturan Daerah Provinsi Khusus (Perdasus) tentang pengadilan adapt.
  • Reformasi/praktik terbaik birokrasi di Kebumen, Solok, Gorontalo, dan Yogyakarta.
  • Strategi Besar Pengaturan Administrasi Daerah termasuk evaluasi perkembangan daerah yang diadopsi oleh Departemen Dalam Negeri.
  • Pengembangan Penghargaan Otonomi di daerah.
  • Indeks Tata Pemerintahan Kemitraan di 33 provinsi dan indeks layanan publik di daerah percontohan Yogyakarta.
  • Pembentukan Komisi Ombudsman di tingkat pusat dan daerah.

 

Promosi Hak Asasi Manusia

 

  • Pemilu 2004 berjalan damai dan aman melalui dukungan operasi Mantap Brata.
  • Merumuskan rekomendasi alternative bagi pengelolaan pencegahan dan pemberantasan terror.
  • Membantu Unit Brimob Polri untuk memahami prinsip-prinsip universal hak asasi manusia.
  • Meningkatnya pengakuan hak-hak narapidana melalui kampanye kesadaran masyarakat, pelatihan dan pembentukan pusat pengaduan.
  • Mempromosikan nilai-nilai HAM kepada masyarakat Muslim di Indonesia.
  • Melakukan studi analisa kesenjangan mengenai UNCAT (Konvensi PBB melawan Siksaan) dan kerangka hukum Indonesia.
  • Mendukung jaringan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan alat pengawasan terhadap Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) mengenai pencegahan siksaan.
  • Mengembangkan dan mempublikasikan edisi pertama Indeks Persepsi Siksaan (Torture Perception Index/TPI) untuk mengukur dan mencegah praktek siksaan oleh lembaga penegakan hokum di lima kota (Jakarta, Surabaya, Makassar, Lhokseumawe dan Banda Aceh).

 

Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

 

  • Mengembangkan baseline kesiapan Perubahan Iklim.
  • Membangun kesiapan pihak Indonesia dalam Negosiasi Global mengenai Perubahan Iklim.
  • Mendukung proses multi-pihak mengenai pengembangan model REDD.
  • Membantu Dewan Perubahan Iklim Nasional (DNPI) meningkatkan kesadaran publik.

 

Kemajuan MDGs

 

  • Peningkatan kesadaran masyarakat sipil tentang MDGs di 10 provinsi.
  • Memfasilitasi kebijakan pro-masyarakat miskin demi mendukung pencapaian MDGs di berbagai daerah.
  • Meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar 4% pada 2008.